Tarif Impor Lebih Kompetitif, Indonesia Harus Manfaatkan Peluang Investasi

Jakarta: Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk produk asal Indonesia sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Penurunan tarif bagi Indonesia dinilai sebagai langkah positif karena lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menceritakan, Indonesia dianggap negara yang awal-awal penetapan tarif direspons cukup baik oleh AS. Saat itu Indonesia membawa dokumen yang dilengkapi dengan berbagai penawaran kepada AS.

“Kaitannya dengan permintaan baik dari sisi tarif, non-tarif, kemudian pembelian produk Amerika, maupun yang terkait dengan investment. Jadi kita sebenarnya cukup lengkap paketnya, makanya oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi,” tutur Susiwijono dalam UOB Media Editors Circle dikutip Rabu, 23 Juli 2025.

Susiwijono menyebut, tarif rendah Indonesia memberi keuntungan besar bagi ekspor nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi karena dinilai lebih menarik untuk relokasi industri, ini juga membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia. Menjadi kesempatan yang sangat baik terutama untuk mendukung investasi,” ungkap dia.

Susiwijono mengatakan, tarif baru tersebut seharusnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, khusus untuk Indonesia, terdapat klausul bahwa selama proses negosiasi lanjutan masih berlangsung sampai adanya pernyataan bersama (joint statement) terkait tarif resiprokal.
 

Baca juga:  Ini Kesepakatan Dagang Lengkap AS-Indonesia, dari Tarif hingga Kerja Sama Komersial

(Ilustrasi. Foto: Dok Kemenkeu)

Dampak ke industri hingga perbankan

Merespons penurunan tarif ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai Indonesia harus memperbaiki neraca perdagangan agar tekanan terhadap keuangan nasional tidak semakin membesar. Untuk itu, pemerintah diminta membuka pasar ekspor baru sehingga tidak ketergantungan.

“Mencari pasar baru itu pasti. Kita harus kurangi impor dan memaksimalkan potensi perkebunan serta pertambangan untuk ekspor,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani.

Sementara itu, Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir menyebut, ketegangan perdagangan yang terjadi membuat perbankan kesulitan likuiditas. Terlebih dengan ketergantungan terhadap komoditas, pasar keuangan domestik mengalami tekanan saat harga turun.

Untuk ia mengusulkan agar pemerintah mendorong industri bernilai tambah, serta membuka pasar baru dan memperluas basis ekonomi domestik secara lebih stabil. UOB Indonesia berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan eksternal.

“Jadi sisi perbankan, kita selalu mendukung kebijakan yang disampaikan pemerintah. Kita memastikan debitur dan klien menggunakan sumber daya secara hati-hati dan membantu rantai pasok,” ungkap Edwin.