Menhan Israel Persiapkan Tentara Kawal Warga Palestina Tinggalkan Gaza

Gaza: Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan menginstruksikan tentara untuk mempersiapkan rencana bagi sejumlah besar warga Palestina untuk meninggalkan Jalur Gaza. Warga Gaza direncanakan akan dipaksa keluar melalui jalur darat serta jalur laut dan udara.

Katz menyambut baik apa yang disebutnya sebagai "rencana berani" Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bagi warga Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut. Hampir seluruh wilayah itu telah dihancurkan oleh serangan darat dan udara Israel yang menargetkan militan Hamas.

Pejabat Palestina menolak saran Trump yang disampaikan dalam konferensi pers hari Selasa bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, memaksa 2 juta warga Palestina untuk pindah ke negara lain, dan kemudian mengubah wilayah di sepanjang Laut Mediterania menjadi "Riviera Timur Tengah."

Netanyahu mengatakan kepada Fox News pada Rabu malam bahwa warga Palestina dapat meninggalkan Gaza saat wilayah tersebut dibangun kembali dan kemudian kembali.

"Itu adalah ide yang luar biasa, dan saya pikir itu harus benar-benar dikejar, diteliti, dikejar, dan dilakukan, karena saya pikir itu akan menciptakan masa depan yang berbeda bagi setiap orang," kata Netanyahu.

Usulan Trump tersebut menuai kritik luas, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa setiap pemindahan paksa "sama saja dengan pembersihan etnis."

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan pada Rabu bahwa usulan Trump "menimbulkan kekhawatiran mendalam pada sebagian orang, bahkan kengerian," dan akan "tidak dapat diterima menurut hukum internasional."

Liga Arab yang beranggotakan 22 orang mengatakan rencana Trump "mewakili resep untuk ketidakstabilan" dan tidak akan memajukan prospek negara Palestina.

Amerika Serikat telah lama mendukung solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade. "Mereka harus diizinkan pulang," kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Rabu.

"Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam pembangunan kembali itu, dalam perjalanan menuju solusi dua negara,” tegas Starmer.

Australia, Tiongkok, Jerman, Irlandia, Rusia, Arab Saudi, dan Spanyol semuanya mengatakan setelah usulan Trump bahwa mereka terus mendukung solusi dua negara. Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta PBB untuk "melindungi rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut," dengan mengatakan bahwa apa yang ingin dilakukan Trump akan menjadi "pelanggaran serius terhadap hukum internasional."

Penolakan Hamas

Hamas mengatakan usulan Trump mengenai Gaza adalah "resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Alih-alih meminta pertanggungjawaban pendudukan Zionis atas kejahatan genosida dan pemindahan paksa, hal itu justru dihargai, bukan dihukum."

Bahkan sebelum Trump menyerukan kepemilikan AS atas Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari terakhir telah menolak sarannya agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara mereka. Kementerian luar negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya pembangunan kembali di Gaza "tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza."

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan pada Rabu bahwa mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah ilegal.

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara, seperti yang baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Internasional," kata Turk dalam sebuah pernyataan.

"Setiap pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras,” kata Turk.

Kemudian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam pidatonya bahwa "dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis."

Pertempuran di Gaza telah terhenti di tengah gencatan senjata selama enam minggu antara Israel dan Hamas, kelompok teroris yang ditetapkan AS.

Hamas menyerang Israel pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang. Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 47.500 orang, lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Militer Israel mengatakan telah menewaskan 17.000 militan Hamas.

Hamas diyakini menahan sekitar 60 tawanan hidup. Selama fase pertama gencatan senjata, para pejuang telah membebaskan 18 sandera, sementara Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina.

Lebih banyak orang akan dibebaskan dalam beberapa minggu mendatang, dan para negosiator sedang mengerjakan rincian rencana fase kedua gencatan senjata yang akan mengakhiri konflik, membebaskan para sandera yang tersisa, dan melihat pasukan Israel mundur dari Gaza.