Sudah Dapat Izin Megawati, Kepala Daerah dari PDIP Nyusul Gabung Retret di Magelang

Jakarta: Belasan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) kembali tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti kegiatan pembekalan (retret). Kepala daerah yang baru menyusul bergabung retret di Akmil Magelang, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

"Rekan-rekan sekalian saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini, kita memulai ikut untuk retreat," ujar Pramono di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2025.

Sebelum Pramono cs, sudah ada 17 kepala daerah dari PDIP yang bergabung dalam retret di Akmil Magelang. Di antaranya, Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana; Bupati Trenggalek, Nur Arifin; Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat; Bupati Sukoharjo, Etik Suryani; dan Bupati Demak, Estianah. 

Dia enggan menjelaskan alasan belasan para kepala daerah dari PDIP baru menyusul bergabung dalam kegiatan retret tersebut. Yang pasti, kata dia, langkah mereka sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergabung dalam kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang.

"Tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap komunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP Partai apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan," ujar dia.
 

Baca Juga:  17 Kepala Daerah dari PDIP Gabung Ikut Retreat Hari Ini

Dia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Mendagri Bima Arya yang sudah sabar menunggu kepala daerah dari PDIP untuk bergabung dalam kegiatan retret.

Sebelumnya, puluhan kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan ke Akmil Magelang untuk bergabung dalam kegiatan retret yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Penundaan itu dilakukan setelah Megawati menerbitkan surat instruksi kepada seluruh kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah.

Surat perintah tersebut dikeluarkan Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

(Ardhan Anugrah/Metro TV)