Menlu Iran Peringatkan ‘Konsekuensi Bencana’ atas Serangan AS ke Fasilitas Nuklir

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran. Araghchi memperingatkan bahwa aksi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi bencana bagi dunia.

“Agresi yang tidak sah dan tanpa provokasi ini menandai runtuhnya tatanan hubungan internasional secara belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Araghchi dalam suratnya, seperti dilansir dari Press TV, Senin 23 Juni 2025.

Menlu Iran menggarisbawahi kemungkinan dampak dari serangan tersebut, termasuk jatuhnya korban sipil dalam skala besar dan kerusakan lingkungan jangka panjang akibat serangan terhadap fasilitas pengayaan uranium yang selama ini beroperasi secara damai di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

“Ini adalah tindakan agresi oleh negara bersenjata nuklir terhadap negara non-nuklir yang secara penuh patuh pada pengawasan internasional,” ujar Araghchi.
 

Baca: AS Tak Mengetahui Keberadaan Persediaan Uranium Iran.

Araghchi juga menuduh Amerika Serikat mendukung Israel, yang disebutnya sebagai “rezim yang dipimpin penjahat perang yang tengah dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional.”

Ia merujuk pada PM Israel Benjamin Netanyahu, yang menjadi subjek surat penangkapan oleh ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

“Amerika telah menyerang fasilitas damai kami untuk mendukung sebuah rezim yang bahkan bukan anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir dan justru memiliki senjata nuklir,” tegasnya.

Dalam surat itu, Araghchi kembali menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat dan mengeluarkan kecaman resmi terhadap agresi Amerika, yang dinilainya sebagai pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip perdamaian dunia.

“PBB dan struktur multilateral kini berada di tepi krisis berbahaya. Dunia sedang menyaksikan,” tulis Araghchi menambahkan.

Ia memperingatkan bahwa jika PBB tetap diam, krisis ini akan memburuk dan berisiko memperparah ketidakstabilan global.

“Sekretaris Jenderal sebagai penjaga sistem internasional diharapkan bersikap tegas terhadap tindakan ilegal ini. Ketiadaan aksi hanya akan memperburuk keadaan dan merusak keamanan global,” pungkas Araghchi.

(Muhammad Reyhansyah)