Diplomasi Ekonomi Indonesia Era Presiden Prabowo Bantu Wujudkan Asta Cita

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, fokus diplomasi ekonomi ditujukan untuk mewujudkan Asta Cita. Sugiono mengungkapkannya dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025.

Menlu Sugiono menuturkan, di tengah ketidakpastian global, OECD dan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh secara positif di atas 5 persen, lebih tinggi dari rerata ekonomi dunia. Menurutnya, membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia cukup stabil dan terjaga. 

Sugiono menuturkan, stabilitas ekonomi ini akan menjadi fondasi solid bagi pembangunan domestik dan pada saat yang sama menjadi modal kuat Indonesia untuk berkontribusi aktif bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. 

”Target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menuju negara maju bukan sekadar ambisi, ini adalah komitmen kita. Karena itu, fokus diplomasi ekonomi ditujukan untuk mewujudkan Asta Cita, yang mencakup percepatan transisi energi hijau, pengembangan ekonomi biru, penguatan ekonomi digital dan kreatif, serta mendukung hilirisasi komoditas,” ucap Menlu Sugiono.

Dalam pidatonya, Sugiono mengatakan, diplomasi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi nasional secara proaktif dan luwes yang berlandaskan pada keadilan, kemandirian, dan kemitraan yang saling menguntungkan, untuk mendorong ketahanan, inovasi, dan inklusi.

”Diplomasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila akan mendorong perdagangan yang lebih adil, perluasan pasar produk Indonesia di luar negeri, serta menarik investasi yang mendukung prioritas nasional,” tambahnya.

Karenanya, untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di berbagai sektor pasar non-tradisional, Indonesia berfokus memperkuat kemitraan yang strategis dengan mitra pasar non-tradisional. Ini juga merupakan tujuan outbound investment Indonesia.

”Indonesia berkomitmen menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional yang tengah berjalan, guna mengurangi ketegangan perdagangan serta memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pelaku usaha, termasuk bagi UMKM,” tutur Sugiono.

Menlu Sugiono menyampaikan, Indonesia akan terus berperan aktif dalam kemitraan global untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan nasional dan ketahanan serta kemandirian energi. Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan dan sustainable growthjuga akan menjadi salah satu pilar utama diplomasi Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menyoroti berbagai economic injustice dan unfair trade policies and practices yang terjadi, termasuk terhadap komoditas unggulan, terutama bagi negara berkembang dan the Global South.

”Karena itulah, diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan memperjuangkan sistem perekonomian dunia yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang dan the Global South,” ungkap Sugiono.

Pembentukan Direktorat Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

Untuk semakin menguatkan diplomasi ekonomi, Sugiono mengungkapkan, Kementerian Luar Negeri kini membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP).

Menlu Sugiono menggarisbawahi bahwa penambahan satu unit Direktorat Jenderal ini adalah satu bentuk strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang inovatif, agar seluruh diplomasi ekonomi dapat lebih terkoordinasi dan sinkron. 

“Melalui pembentukan Ditjen baru ini, kami mengharapkan polugri dan perangkatnya mencapai keselarasan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” ujar Menlu Sugiono. 

Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan juga akan mengelola bantuan pembangunan sebagai bentuk smart power Indonesia. 

Melalui bantuan pembangunan ini, Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai mitra pembangunan bagi mitra-mitranya. 

Bantuan pembangunan yang diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa, capacity building dan bantuan pembangunan untuk negara-negara Global South, termasuk di Afrika, Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan Amerika Latin.

Baca juga: Diplomasi Pancasila Panduan Dasar Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo