ilustrasi
Amaluddin • 2 May 2025 20:12
Banyuwangi: Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi akan segera terwujud. Mulai Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap membuka Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mengatakan pada tahap awal nanti sebanyak 100 siswa jenjang SMP dan SMA akan diterima dalam sistem boarding school ini. Mereka akan dididik dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara.
“Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan pendidikan. Seluruh biaya ditanggung pemerintah, dan anak-anak tinggal di asrama yang nyaman agar bisa belajar dengan fokus,” kata Ipuk, Jumat, 2 Mei 2025.
Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang masuk dalam dua desil terbawah dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. "Sekolah ini akan dibuka dengan empat rombongan belajar (rombel), dua untuk kelas 1 SMP dan dua untuk kelas 1 SMA, masing-masing rombel berisi 25 siswa," katanya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menjelaskan bahwa calon siswa diperoleh dari usulan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta perangkat desa dan kelurahan.
“Seleksi dilakukan ketat. Mulai dari verifikasi administrasi untuk memastikan mereka benar-benar dari keluarga miskin, dilanjutkan dengan tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara orang tua, hingga pemeriksaan kesehatan,” kata Henik.
Saat ini, para pendamping PKH tengah melakukan pendekatan langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola. Anak-anak dari keluarga miskin yang kini duduk di kelas 6 SD dan kelas 9 SMP menjadi target utama seleksi.
Proses pembelajaran Sekolah Rakyat direncanakan berlangsung di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin yang akan difungsikan sebagai lokasi sementara sekolah dan asrama.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak miskin yang kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan lebih baik karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Henik.