Publik Diajak Bijak Menyikapi Situasi Bangsa

Jakarta: Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mengajak seluruh pihak untuk bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait unjuk rasa akhir-akhir ini beserta dampaknya. Publik diminta untuk bersikap dengan kepala dingin. 

"Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kita kembali diwarnai dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Gelombang suara, spanduk, dan perbedaan pendapat menghiasi jalanan, sementara linimasa media sosial dipenuhi dengan berbagai narasi, informasi, dan disinformasi. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menyikapinya dengan kepala dingin dan hati yang bijak," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Hikmahbudhi, Candra Aditya Nugraha, melalui keterangan tertulis, Senin, 2 September 2025.

Candra menyampaikan, aktivitas demonstrasi yang marak terjadi bukan sekadar peristiwa sosial-politik yang insidental. Melainkan sebuah fenomena kompleks yang menempatkan diri dalam tegangan demokrasi modern. 

Dia menjelaskan, di satu sisi demonstrasi merupakan manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) dan hak asasi untuk berkumpul serta menyampaikan pendapat (right to assemble and to express opinion). Hak tersebut dijamin oleh Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Di sisi lain, ia juga berpotensi menciptakan disrupsi sosial, gesekan, dan bahkan konflik jika tidak dikelola dengan paradigma kebijaksanaan kolektif," ungkap dia.

Dia menegaskan demonstrasi bukanlah sebuah peristiwa yang asing dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi dinilai manifestasi dari hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dijamin konstitusi. 

"Namun, esensi dari demonstrasi seringkali tertutup oleh emosi, prasangka, dan polarisasi," tegas Candra.
 

Baca juga:  Presiden Prabowo Tegaskan Aksi Pembakaran Ulah Perusuh Bukan Pedemo

Hikmahbudhi menegaskan bahwa metode perjuangan apa pun harus menghormati martabat tersebut. Demonstrasi yang disertai kekerasan, vandalisme, atau pelecehan terhadap pihak lain baik oleh pengunjuk rasa maupun aparat adalah pengingkaran terhadap dignitas humana. 

"Prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan yang diusung oleh banyak tokoh dunia menjadi inspirasi bahwa perlawanan yang paling powerfull justru yang beradab dan bermartabat," sebut Candra. 

Menanggapi situasi nasional beberapa hari terakhir yang diwarnai dengan gelombang demonstrasi, Hikmahbudhi percaya bahwa respons intelektual dan akademik harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan transformatif. Tak hanya sekadar pernyataan sikap, Hikmahbudhi memilih melaksanakan doa bersama untuk negeri sebagai bentuk penyikapan yang paling esensial dan sesuai dengan jati diri kami sebagai organisasi mahasiswa Buddhis. 

"Aksi ini bukanlah bentuk escapism atau pengabaian terhadap persoalan struktural. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk menanamkan dimensi spiritualitas dan humanisme dalam ruang publik yang sering kali hanya dipenuhi oleh narasi-narasi politik yang keras dan polarisasi," ungkap Candra 

Hikmahbudhi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda, untuk turut serta dalam semangat yang sama. Sedangkan para pemangku kebijakan, Hikmahbudhi mengingatkan agar tidak mengabaikan suara generasi muda. 
"Dengarkanlah aspirasi yang disampaikan dengan damai, dan jawablah dengan kebijakan yang adil dan memanusiakan. Kami percaya bahwa perubahan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera membutuhkan tidak hanya kecerdasan akal budi, tetapi juga kedalaman hati dan spiritualitas. Doa adalah karya kita yang pertama dan paling utama, sekaligus fondasi bagi segala karya nyata kita selanjutnya," jelasnya.

Selain itu, Hikmahbudhi menyampaikan duka cita kepada pejuang keadilan Affan Kurniawan dan pejuang-pejuang yang gugur lainya. Hikmahbudhi menegaskan bakal mengawal dan memastikan transparansi kebijakan terkait pencabutan tunjangan DPR RI serta meminta untuk meninjau ulang kebijakan yang disuarakan oleh rakyat. 

Hikmahbudhi juga mendukung mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan perintah Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga kedamaian bersama.

"Mendukung penyampaian aspirasi secara damai dan menjauhkan tindakan apa pun yang mengarah pada pengerusakan fasilitas umum, penjarahan dan tindakan anarkisme lainya," kata Candra.