Perkuat Tapera, Pemerintah Buka Akses Rumah Layak bagi Pekerja

Jakarta: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menjadikan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen penting dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi para pekerja.
 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kunci keberhasilan Tapera terletak pada tata kelola yang transparan serta dukungan penuh dari seluruh pihak yang terkait, termasuk pekerja, pengusaha, dan perbankan. Ia juga menyampaikan pemerintah akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Tapera.
 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini sedang merumuskan regulasi teknis mengenai besaran simpanan Tapera melalui mekanisme tripartit, yang melibatkan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
 
Selain itu Yassierli juga mendorong BP Tapera untuk meningkatkan layanan digital, mengoptimalkan aset, dan memperluas skema pembiayaan perumahan.
 
"Tapera harus menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja yang ingin memiliki rumah. Sinergi, transparansi, dan inovasi adalah kuncinya," tegas Yassierli dalam Rapat Komite Tapera di Jakarta, dikutip Kamis, 28 Agustus 2025.
 

Baca juga: Apa Bedanya Tapera untuk PNS dan Swasta?

(Ilustrasi rumah subsidi. Foto: dok Kementerian PUPR)
 

74% rumah tangga dibidik dapat tinggal di hunian layak

 
Sementara itu, Ketua Komite Tapera Maruarar Sirait menjelaskan Kebijakan Umum dan Strategis (KUS) Tapera 2025-2029 akan menjadi pedoman umum. KUS dirancang sebagai pendukung Program 3 Juta Rumah hingga 2029, dengan target 74 persen rumah tangga dapat tinggal di hunian layak.
 
KUS Tapera 2025-2029 memiliki empat misi umum, yaitu memperkuat tata kelola, memperluas kepesertaan, mengoptimalkan pemupukan dana, dan memperluas skema pembiayaan.
 
Kebijakan ini juga menjadi fokus pada pengembangan perumahan vertikal, peremajaan kawasan kumuh, dan sinergi dengan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman.