Mendagri: Pemerintah Pusat Siap Bantu Pemda yang Kesulitan Soal Pengalihan TKD

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi.

Tito menyampaikan, bantuan diberikan asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri. “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dikutip dari Antara, Jumat, 10 Oktober 2025.

Eks Kapolri itu juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah. Melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap kebijakan TKD. Mereka diminta melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

Baca juga:  Pengurangan Dana Transfer Daerah Tak Ganggu Sektor Penting di Kota Yogyakarta

“Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ungkap Tito.

Tito menekankan, pengalaman masa pandemi cov-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran. Saat itu, pemerintah tetap berjalan meski mengalami kesulitan anggaran.

“Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” sebut Tito.

Sejumlah gubernur menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu. Foto: Istimewa.

Sebelumnya, sejumlah gubernur mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Sehingga, kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.

Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.