Bahas Kebijakan Tarif AS, Ini Tawaran dari Pemerintah Indonesia

Washington DC: Pemerintah Indonesia telah menyampaikan tawaran dan permintaan kepada Pemerintah AS untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade).

"Tawaran tersebut antara lain membahas peningkatan pembelian energi, produk pertanian, dan EPC, serta mengoptimalkan kerja sama terkait critical minerals," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat konferensi pers tentang Perkembangan Terkini Negosiasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang digelar secara virtual dari Washington DC dan dimoderatori oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, Jumat, 18 April 2025.

Selain itu juga membahas pemberian insentif dan fasilitas bagi perusahaan AS dan Indonesia untuk mendorong investasi, dan membahas pula upaya memperlancar prosedur dan proses Impor Produk AS ke Indonesia, serta beberapa Investasi Strategis di AS maupun di Indonesia.

Airlangga menyampaikan, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services.

Pemerintah RI juga menekankan pentingnya penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS. Juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers tentang Perkembangan Terkini Negosiasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang digelar secara virtual dari Washington DC. Foto: dok Kemenko Ekon.
 

Baca juga: Rencana Peningkatan Impor Pangan dari AS Tak akan Ganggu Swasembada Nasional

 

Respons positif pihak AS

Airlangga menambahkan, dari pertemuan tersebut, pihak AS merespons sangat positif penawaran dan permintaan Indonesia, dan bersedia untuk menindaklanjuti segera pada level teknis, dengan segera memulai negosiasi di tingkat teknis dengan target menyelesaikan kerangka perjanjian dalam 60 hari.

"Pihak AS telah menyepakati isu kebijakan tarif dan kerja sama bilateral RI-AS akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan," tegas Menko Airlangga.

Nantinya, akan dijajaki untuk membuat kerangka kerja sama bilateral dalam bentuk Strategic Economic Partnership yang meliputi antara lain kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan terkait critical minerals, dan kemitraan koridor rantai pasok yang resilien.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.