Petugas Imigrasi Perbatasan Dinilai Perlu Dukungan Tambahan

Jakarta: Petugas imigrasi yang berjaga di wilayah perbatasan dinilai perlu dukungan tambahan. Beban kerja dan risiko tinggi yang dihadapi petugas di lapangan, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar), harus mendapatkan apresiasi berupa tunjangan kinerja dan perlindungan risiko yang memadai dari negara.

“Karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” ujar anggota Komisi XIII DPR Franciscus Maria Agustinus Sibarani dikutip dari Antara, Minggu, 12 April 2026.
 

Dia menyoroti karakteristik geografis perbatasan Kalbar-Malaysia sepanjang 1.000 km lebih yang sangat berat. Petugas sering kali harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui medan berlumpur, kawasan hutan, hingga jalur sungai demi memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.

Sibarani menegaskan bahwa kondisi lapangan yang sulit sering kali tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Keterbatasan listrik, air bersih, hingga jaringan komunikasi di titik-titik pengawasan menjadi hambatan utama efektivitas kerja keimigrasian.

“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas. Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” tegas Sibarani.


Anggota Komisi XIII DPR Franciscus Maria Agustinus Sibarani. ANTARA/HO-DPR.

Menurutnya, penguatan sektor keimigrasian tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga tentang kepastian hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kata dia, Komisi XIII berkomitmen untuk mengawal pemenuhan sarana dan prasarana serta kesejahteraan petugas di garda terdepan.

“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dukungan negara harus sebanding dengan risiko yang mereka hadapi,” kata Sibarani.