Atasi Cashflow Gap, Dirut BPJS Kesehatan Harap Anggaran Rp20 Triliun Segera Cair

Cimahi: Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Mayjen (Purn) Prihati Pujowaskito berharap pemerintah segera mencairkan anggaran Rp20 triliun untuk kelangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bantuan dana tersebut menjadi salah satu cara untuk BPJS Kesehatan mengatasi kesenjangan arus atau cashflow gap pada program pelayanan kesehatan.

"Ya, kita akan advokasi, kita akan audiensi kepada Pak Menkeu. Surat sudah kita tulis untuk Pak Menkeu bisa mengeluarkan Permentri (peraturan menteri) supaya yang Rp20 triliun bisa segera cair. Ya, mohon doanya," ujar Prihati di Rumah Sakit (RS) Tk. II Dustira, Cimahi, Jawa Barat, Rabu, 16 September 2026.

Dalam Media Workshop atau Diskusi Media dengan tema Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta di Rumah Sakit (RS) Tk. II Dustira, Cimahi, Jawa Barat, Prihati memaparkan ada tujuh penyebab program JKN mengalami cashflow gap atau defisit hingga Rp2 triliun per bulan. Pertama, peserta nonaktif yang mencapai 52,9 juta orang dan 13,0 juta peserta dengan tunggakan iuran.

Kedua, kesenjangan antara iuran dan biaya. Lebih dari lima tahun tanpa penyesuaian iuran.

"Iuran relatif tidak berubah sejak 2020," ujar Prihati.


Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Mayjen (Purn) Prihati Pujowaskito (tengah) dalam workshop media di Rumah Sakit (RS) Tk. II Dustira, Cimahi, Jawa Barat. Metrotvnews.com/Achmad Zulfikat Fazli

Ketiga, inflasi medis yang tinggi. Medical trend di Indonesia mencapai 16,9 persen, dibandingkan 2,5 persen inflai umum atau sekitar 6,8 kali lebih tinggi.

Keempat, peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan meningkat dari Rp108,8 triliun menjadi Rp190,3 triliun pada 2019-2025. Persentase ini meningkat 75 persen.

Kelima, dominasi perawatan tingkat lanjutan dan volume. Pihaknya mencatat 87 persen biaya pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), sebanyak 49,33 persen masuk Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) untuk kunjungan ulang/kontrol, dan Rp50,2 triliun biaya penyakit katastropik.

Keenam, fraud, waste, dan utilization yang tidak tepat. Namun, BPJS Kesehatan diklaim berhasil mencegah inefisiensi kesehatan sebesar Rp6,5 triliun pada 2025.

Ketujuh, tekanan struktural dan demografi mulai dari perluasan akses, penuaan penduduk, penyakit kronis, hingga perkembangan teknologi medis.