Trump Ancam Greenland, Seruan Boikot Piala Dunia 2026 Menggema di Eropa dan Medsos

Brussel: Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok Greenland telah memicu kekhawatiran luas di kalangan federasi sepak bola Eropa dan memunculkan wacana boikot Piala Dunia yang akan berlangsung di negara Paman Sam tahun ini.

Melansir The Guardian, sekitar 20 kepala asosiasi sepak bola nasional menggelar diskusi informal di Budapest pada Senin, 19 Januari 2026, di sela acara peringatan 125 tahun Federasi Sepak Bola Hungaria. Mereka membahas implikasi geopolitik dari krisis Greenland, termasuk potensi respons kolektif dunia sepak bola jika ketegangan meningkat.

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, yang merupakan anggota UEFA. Trump, yang tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau itu, menimbulkan kekhawatiran besar terkait ancaman terhadap kedaulatan wilayah Eropa.

Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat AS akan menjadi tuan rumah utama Piala Dunia 2026, menyelenggarakan 78 dari 104 pertandingan yang dijadwalkan berlangsung antara Juni dan Juli.

Diskusi di Budapest mencerminkan tingkat kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tindakan Trump selama masa jabatannya

Beberapa tokoh senior percaya bahwa agresi militer terhadap Greenland akan menjadi titik balik yang mendorong boikot yang dipimpin UEFA atau langkah protes besar lainnya terhadap pemerintahan AS. Meski UEFA belum mengambil keputusan resmi, tekanan publik dan politik terus meningkat.


Ilustrasi: carboncredits.com

Politikus Jerman Jürgen Hardt menyatakan bahwa boikot terhadap Piala Dunia bisa menjadi opsi terakhir jika eskalasi terus berlanjut. Sementara itu, sebuah petisi online di Belanda yang mendesak boikot telah mengumpulkan hampir 90.000 tanda tangan hingga Selasa malam, 20 Januari 2026.

FIFA, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump, belum menunjukkan tanda-tanda akan mengkritik situasi ini. The Guardian mengungkapkan adanya rasa malu yang berkembang di internal FIFA setelah Presiden Gianni Infantino menganugerahkan "peace prize" kepada Trump pada Desember 2025.

Dalam pernyataannya, FIFA menyatakan tetap mendukung pemberian penghargaan tersebut dan mencatat bahwa penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025, María Corina Machado, telah menyerahkan medalinya kepada Trump.

Di sisi lain, wacana penerimaan Greenland sebagai anggota UEFA juga kembali mencuat. Namun, perubahan statuta pada 2013 melarang keanggotaan bagi wilayah yang bukan negara berdaulat. Greenland sebelumnya juga ditolak masuk oleh Concacaf pada 2025, sehingga saat ini tetap terisolasi dari jaringan konfederasi sepak bola internasional

UEFA dijadwalkan menggelar pertemuan Komite Eksekutif di Brussels pada 11 Februari 2026, sehari sebelum kongres tahunan. Meski agenda resmi belum mencantumkan isu boikot atau keanggotaan Greenland, dinamika yang cepat berubah memungkinkan isu ini menjadi bahan diskusi penting dalam waktu dekat.
 

"Batalkan Tiketmu!" Panggilan Boikot Menggema di Media Sosial

Protes anti-ICE di AS. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Bukan hanya di kalangan politikus, seruan boikot terhadap Piala Dunia 2026 juga menggema luas di media sosial, menyusul ancaman Donald Trump terhadap Greenland dan meningkatnya kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat. Sejumlah tokoh dan pengguna platform X (sebelumnya Twitter) menyuarakan keberatan mereka secara terbuka dan mencolok.

Mohamad Safa, Direktur Eksekutif LSM Patriotic Vision yang memiliki hampir 500.000 pengikut di X, menyatakan telah membatalkan tiketnya untuk Piala Dunia.

"Saya membatalkan tiket Piala Dunia saya," tulisnya.

"ICE bisa saja memutuskan saya anggota geng, dan saya akan dipenjara selama setahun tanpa dakwaan, tanpa sidang, tanpa hak bicara dengan pengacara, tanpa telepon. AS bukan tempat yang aman untuk dikunjungi," tambahnya.

Aktivis politik Ajamu Baraka, mantan calon presiden dari Partai Hijau AS, juga menyerukan hal yang sama.

"Jika AS memutuskan hubungannya dengan dunia, mengapa dunia tidak memutuskan hubungan dengan AS dimulai dari Piala Dunia, terutama setelah pembunuhan oleh ICE di Minnesota mengonfirmasi bahwa AS bukan tempat yang aman untuk wisatawan dan imigran," ucapnya

Unggahan lain menyebut, "Dunia sungguh perlu memboikot Piala Dunia dan Olimpiade. AS bukan negara yang aman untuk pengunjung." Seruan ini terus bertambah, termasuk dari mantan jaksa Inggris Nazir Afzal yang menyoroti inkonsistensi citra AS.

"Pemenang Peace Prize FIFA pertama minggu ini mengancam Venezuela, menculik presidennya, mengancam akan menyerang Greenland, Meksiko, Kolombia & Iran, dan ICE-nya membunuh seorang ibu tak bersenjata di Minnesota. Ini memicu seruan untuk memboikot Piala Dunia FIFA! Apakah saya melewatkan sesuatu?" tulisnya dengan nada satir.

Politikus Inggris George Galloway turut mengecam penyelenggaraan turnamen di Amerika.

"Hanya orang gila yang mau bepergian ke AS untuk Piala Dunia FIFA. Anda akan beruntung jika bisa keluar hidup-hidup. Bahkan jika Anda berkulit putih!" tulisnya di X.

Banyak dari seruan ini menyuarakan ketakutan terhadap kekerasan, sistem hukum yang represif, dan kebijakan luar negeri AS yang dinilai provokatif. Wacana boikot juga mengingatkan pada protes serupa menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika isu hak buruh migran dan diskriminasi LGBTQ+ menjadi sorotan dunia internasional.
 

Baca Juga: Politikus Jerman Usulkan Boikot Piala Dunia AS sebagai Protes Isu Greenland

 

Negara-Negara Eropa: Tidak Ada Rencana untuk Boikot

Marina Ferrari. (Gezelin Gree)

Meskipun wacana boikot terhadap Piala Dunia 2026 semakin nyaring di media sosial dan parlemen, sejumlah negara Eropa secara terbuka menyatakan tidak berencana mundur dari turnamen tersebut.

Asosiasi sepak bola dan pemerintahan beberapa negara memilih untuk menahan diri dari tindakan politis, sambil memantau perkembangan situasi terkait ancaman Donald Trump terhadap Greenland.

Presiden KNVB (Asosiasi Sepak Bola Belanda), Frank Paauw, menyatakan bahwa Belanda “untuk saat ini” tidak akan memboikot Piala Dunia, meski mengakui kekhawatiran yang berkembang akibat kebijakan Presiden AS tersebut.

Dalam sebuah acara penghargaan di Den Haag, Paauw mengatakan bahwa Trump “mengancam banyak hal” dan “menarik garis baru dalam politik global.” Namun ia menegaskan bahwa KNVB adalah organisasi olahraga, bukan lembaga politik.

“Selama para politisi tidak ikut campur dalam sepak bola, kami pun tidak akan mencampuri urusan politik,” ujarnya,

Sikap serupa disampaikan pemerintah Prancis. Menteri Olahraga Marina Ferrari menegaskan bahwa “tidak ada keinginan dari kementerian untuk memboikot kompetisi besar ini,” seraya menambahkan bahwa Piala Dunia adalah momen penting bagi para pecinta olahraga. 

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa olahraga harus tetap dipisahkan dari politik. Meski ada tekanan dari politisi sayap kiri seperti Éric Coquerel agar AS dicabut haknya sebagai tuan rumah, sikap resmi pemerintah tetap netral. ]

Pemerintah Jerman pun menyerahkan sepenuhnya keputusan boikot kepada federasi sepak bola masing-masing.

“Keputusan terkait partisipasi atau boikot dalam ajang olahraga besar sepenuhnya menjadi wewenang asosiasi olahraga terkait, bukan pemerintah,” kata Christiane Schenderlein, Menteri Negara Bidang Olahraga Jerman, dalam pernyataannya kepada AFP.