Streaming 
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago. Foto: Metro TV/Rona Marina Nisaasari.
Legislator Dorong Peningkatan Sertifikasi Higienitas MBG
Rona Marina Nisaasari • 20 January 2026 15:27
Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago memberi catatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun terakhir. Irma menyinggung baru 32 persen Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) yang mengantongi Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) yang dinilai jauh dari standar keamanan pangan nasional.
“Pertama tentu evaluasi ya, terkait SPPG yang hari ini baru 6.150 SPPG yang memiliki sertifikat SLHS artinya baru 32 persen, 60 persen sekian belum memiliki SLHS. Ini nggak boleh, harus seluruhnya 100 persen punya sertifikat Laik Hygiene. Kami di Komisi IX sudah melakukan pengecekan ke SPPG-SPPG, masih banyak SPPG yang tidak standar,” ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Baca Juga :
Komisi II DPR Mulai Gelar Rapat RUU Pemilu
Politikus Partai NasDem ini menegaskan bahwa aspek sanitasi, ruang produksi, hingga area pencucian di banyak titik SPPG masih di bawah standar. Ia mengkhawatirkan kelalaian terhadap prosedur higienitas ini akan berdampak fatal pada kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut.
“Yang namanya sanitasinya, yang namanya ruangannya, yang mana tempat pencuciannya, itu masih banyak yang belum sesuai standar. Dan ini kita khawatir akan menjadi bom waktu, akan terjadi lagi nanti keracunan-keracunan. Ini yang kita tekankan kepada BGN (Badan Gizi Nasional),” tegas Irma.
Selain masalah fasilitas, Irma juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjadi mitra pendamping program ini. Menurutnya, usulan pendanaan sebesar Rp700 miliar tidak berbanding lurus dengan rendahnya capaian sertifikasi SPPG di lapangan.
Ilustrasi MBG. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
“Ini juga kami di Komisi IX mempertanyakan, anggarannya berapa dan apa saja yang sudah dilakukan. Kenapa kok Like Hygienenya baru 32 persen? Sementara anggarannya kalau enggak salah setahu saya sekitar 700 miliaran. Menurut saya ini tidak reasonable dengan apa yang sudah dilakukan BPOM untuk mendukung BGN,” pungkas Irma.