Keamanan dalam Ilusi: Rekor Belanja Militer dan Krisis Kepercayaan Global

Lonjakan belanja militer global bukan lagi fenomena sesaat, melainkan sebuah pola struktural yang menandai perubahan lanskap keamanan internasional. Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan pengeluaran militer dunia telah menembus rekor baru sekitar USD2,89 triliun pada 2025, sekaligus memperpanjang tren kenaikan selama lebih dari satu dekade berturut-turut.

Fakta ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari dunia yang semakin tidak stabil, terfragmentasi, dan sarat ketidakpastian strategis.

Secara historis, peningkatan belanja militer selalu berkorelasi dengan eskalasi ancaman, baik nyata maupun perseptual. Namun yang menarik dalam konteks kontemporer adalah sifat ancaman yang semakin kompleks bukan hanya perang konvensional, tetapi juga rivalitas geopolitik, konflik hibrida, serta perlombaan teknologi militer berbasis kecerdasan buatan dan sistem otonom.

SIPRI mencatat konflik besar di Eropa dan Timur Tengah menjadi pendorong utama kenaikan signifikan belanja militer dalam beberapa tahun terakhir . Dengan kata lain, dunia sedang memasuki fase “re-militarisasi” setelah periode relatif stabil pasca-Perang Dingin.

Dominasi negara besar tetap menjadi ciri utama. Amerika Serikat, China, dan Rusia menyumbang lebih dari separuh total pengeluaran militer global. Namun yang lebih penting adalah tren difusi, dimana peningkatan belanja tidak lagi monopoli kekuatan besar, melainkan meluas ke negara-negara menengah yang merasa perlu memperkuat postur pertahanan mereka. India, misalnya, kini menjadi salah satu dari lima besar pengeluaran militer dunia dengan peningkatan signifikan.

Sedangkan, Jepang mengalami lonjakan belanja terbesar dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap dinamika keamanan regional.

Di kawasan Asia-Pasifik, tren ini bahkan lebih konsisten dan panjang. SIPRI mencatat bahwa belanja militer di Asia dan Oseania telah meningkat selama 35 tahun berturut-turut . Ini menandakan bahwa kawasan ini telah menjadi pusat gravitasi baru dalam dinamika keamanan global.

Kebangkitan China sebagai kekuatan militer utama, ditambah dengan rivalitas strategis dengan Amerika Serikat, menciptakan efek domino yang mendorong negara-negara lain untuk melakukan modernisasi militer.

Dalam konteks ini, ASEAN berada pada posisi yang unik sekaligus dilematis. Di satu sisi, kawasan ini relatif bebas dari konflik terbuka antarnegara. Namun di sisi lain, ASEAN berada di persimpangan kepentingan kekuatan besar, terutama di Laut China Selatan. Data menunjukkan bahwa belanja militer negara-negara Asia Tenggara terus meningkat sejak satu dekade terakhir, mencapai sekitar USD47,8 miliar pada 2023 . Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan sekaligus merespons tekanan eksternal.

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, menunjukkan tren yang relatif moderat namun konsisten dalam meningkatkan anggaran pertahanan. Dengan pengeluaran sekitar USD11 miliar, Indonesia masih berada dalam kategori kekuatan menengah, namun memiliki ambisi untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan.

Negara lain, seperti Vietnam dan Filipina, juga meningkatkan kapasitas militer, terutama dalam domain maritim, sebagai respons terhadap dinamika Laut China Selatan.


Ilustrasi alutsista. Foto- Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah

Namun, penting untuk dicatat, peningkatan belanja militer di ASEAN tidak identik dengan perlombaan senjata dalam arti klasik. Karakter utama kawasan ini tetap mengedepankan stabilitas dan kerja sama regional melalui mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM). Dengan demikian, peningkatan belanja lebih bersifat defensive modernization dibandingkan ekspansi agresif.

Meski demikian, tren global tetap memberikan tekanan struktural terhadap ASEAN. Ketika negara-negara besar meningkatkan kapasitas militer secara masif, negara-negara kecil dan menengah cenderung terdorong untuk mengikuti, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Di sinilah muncul dilema klasik antara kebutuhan keamanan dan prioritas pembangunan. Dalam banyak kasus, peningkatan belanja militer berpotensi menggeser alokasi anggaran dari sektor sosial dan ekonomi.

Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu krusial. SIPRI menekankan bahwa kurangnya transparansi dalam anggaran militer dapat membuka ruang bagi inefisiensi dan bahkan korupsi. Bagi negara-negara ASEAN yang sedang berkembang, tantangan ini menjadi semakin relevan, terutama dalam memastikan setiap peningkatan anggaran benar-benar berkontribusi pada keamanan nasional.

Pada akhirnya, tren peningkatan belanja militer global mencerminkan dunia yang sedang mengalami “security dilemma” dalam skala besar. Setiap negara meningkatkan kapasitas militernya untuk merasa lebih aman, namun secara kolektif justru menciptakan lingkungan yang lebih tidak stabil. ASEAN, dengan tradisi diplomasi dan multilateralisme, memiliki peluang untuk menawarkan pendekatan alternatif yakni keamanan berbasis kerja sama, bukan kompetisi.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pendekatan tersebut cukup kuat untuk bertahan di tengah arus global yang semakin kompetitif?

Jika tren ini berlanjut, maka ASEAN tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi juga aktor yang harus menentukan posisi strategisnya secara lebih tegas. Dalam dunia yang kembali memilih senjata sebagai instrumen utama kekuatan, pilihan untuk tetap mengedepankan dialog menjadi semakin menantang, namun justru semakin penting.

Pemerhati Isu Strategis & Doktor ilmu Komunikasi Unpad, Safriady