CIFP 2025: Dominasi Barat Berakhir, Middle Power Tentukan Arah Dunia Baru

Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dr. Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa dunia tengah memasuki fase transisi besar menuju “next world order” atau tatanan dunia berikutnya, yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan Barat dan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino dalam pidato pembukaan Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025. Menurutnya, kebangkitan negara-negara berkekuatan menengah atau middle powers, termasuk Indonesia, akan menjadi penentu arah dunia ke depan.

“Primasi Barat sudah berakhir. Bukan karena mereka melemah, tetapi karena banyak negara lain bangkit secara ekonomi, politik, dan teknologi,” ujar Dino di hadapan ratusan peserta konferensi.

Ia menegaskan bahwa era unipolar Amerika Serikat sejak 1991 tidak akan kembali, terlepas dari seberapa besar upaya yang dilakukan Washington. Dino menjelaskan bahwa perubahan distribusi kekuatan global bukan sekadar teori.

Berdasarkan perhitungan Purchasing Power Parity (PPP), kelompok BRICS saat ini menguasai sekitar 40 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, melampaui kelompok G7 yang berada di kisaran 28 persen. Selain itu, jumlah kelas menengah global telah mencapai 4 miliar orang, sementara 108 negara kini masuk kategori negara berpendapatan menengah.

“Inilah yang mengubah arsitektur global. Ada aktor baru, dengan ambisi baru, dan interpretasi norma yang berbeda,” tegasnya.

Indonesia sebagai Middle Power Kunci

Dalam tatanan global yang baru, Dino menempatkan Indonesia sebagai salah satu middle power paling signifikan. Menurutnya, negara-negara seperti Indonesia, Turki, Brasil, hingga Afrika Selatan akan memainkan peran yang semakin strategis karena tidak terikat pada blok politik kaku seperti era Perang Dingin.

“Ketika saya bertemu diplomat dari Barat dan Asia Timur, semua bicara soal China. Padahal bukan hanya China. Middle powers memiliki potensi besar dalam menentukan bentuk tatanan dunia berikutnya, dan Indonesia berada di barisan terdepan,” kata Dino.

Ia juga menilai posisi diplomasi Indonesia semakin kuat, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto memperluas hubungan dengan berbagai pemimpin dunia. Menurut Dino, konektivitas strategis tersebut merupakan aset penting bagi Indonesia untuk membangun koalisi dan memengaruhi arsitektur global.

Era Multi-Alignment

Dino menjelaskan bahwa salah satu ciri utama tatanan dunia baru adalah menguatnya praktik issue-based alignment, di mana negara-negara membangun kerja sama fleksibel berdasarkan kepentingan tertentu, bukan berlandaskan aliansi militer yang kaku.

Ia mencontohkan langkah Indonesia yang dalam waktu singkat menandatangani sejumlah perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa dan Kanada setelah kebijakan tarif baru Amerika Serikat berdampak pada perdagangan global. Menurutnya, fleksibilitas semacam ini menjadi ciri utama diplomasi di dunia yang semakin dinamis.

“Negara akan memiliki lebih banyak pilihan. Kolaborasi tidak lagi bersifat eksklusif, tetapi membentuk mosaik kepentingan,” ujarnya.

Meski demikian, Dino menegaskan bahwa tatanan lama tidak akan hilang sepenuhnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Piagam PBB, ASEAN, Konvensi Jenewa, dan berbagai institusi internasional lainnya akan tetap menjadi pilar, meskipun peran dan pengaruhnya mengalami pergeseran.

“Saya menyebutnya ‘next world order’, bukan ‘new world order’. Banyak elemen lama yang masih bertahan, tetapi fungsinya berubah,” jelasnya.

Indonesia Diminta Menentukan Peran Strategis

Dino juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menentukan posisi strategis yang ingin diperjuangkan dalam tatanan dunia baru tersebut. “Apakah kita ingin menjadi penonton atau arsitek?” katanya.

Ia menambahkan, rekam jejak diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Gerakan Non-Blok, hingga peran aktif di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin gagasan global.

Menutup pidatonya, Dino mengingatkan bahwa transisi menuju tatanan dunia baru tidak terjadi secara tiba-tiba seperti pada 1945 setelah Perang Dunia II, melainkan berlangsung perlahan namun berdampak besar bagi generasi mendatang.

“Anda semua akan bekerja, hidup, bernapas, dan membangun keluarga dalam dunia baru ini. Karena itu, Anda harus peduli,” pungkasnya. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  CIFP 2025, saatnya Evaluasi Setahun Diplomasi Indonesia di Era Prabowo