Pemerintah Jalin Komunikasi dengan Negara Tetangga soal Asap Karhutla

Jakarta: Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komunikasi dilakukan informal maupun melalui jalur formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 23 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan komunikasi tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah Indonesia mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri. Pemerintah Indonesia terus memperkuat penanganan karhutla di lapangan melalui koordinasi lintas sektor.

Penambahan sejumlah peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), serta penambahan pasukan telah dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.

Selain itu, pemerintah pusat membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

"Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujar Prasetyo.

Petugas gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di TN Way Kambas, Lampung. ANTARA/HO-Kemenhut

Dia menjelaskan pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak juga diberikan tanggung jawab memperhatikan salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.

Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat hanya bertanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditentukan. "Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," kata Prasetyo.

Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru. Menurut dia, koordinasi lintas sektor sudah cukup kuat untuk menangani karhutla di lapangan.

"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," kata Prasetyo.
 

Dia mengatakan penambahan personel dari tiga batalion juga telah beroperasi untuk memperkuat penanganan karhutla. Pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar karhutla dapat segera dikendalikan sehingga dampaknya tidak semakin meluas.

"Sama-sama kita kroyok," ucap Prasetyo.

Pemerintah sebelumnya tengah meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra dengan mengerahkan 12.880 personel untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalteng pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Salah satu arahan yang disampaikan adalah memberikan bantuan tambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman termasuk empat helikopter pengebom air atau water bombing, 100 pompa air, dua ribu APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.