Menatap Abad Kedua, NU Perkuat Tata Kelola hingga Tingkat Desa

Jakarta: Memasuki abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama (NU), perubahan teknologi, kecerdasan artifisial, perubahan iklim, hingga pergeseran demografi generasi muda menjadi tantangan yang perlu dihadapi organisasi. Di tengah perubahan tersebut, penguatan tata kelola menjadi salah satu langkah yang didorong agar pelayanan organisasi tetap menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengatakan transformasi diperlukan agar skala besar organisasi dapat berjalan seiring dengan kapasitas kelembagaan yang semakin kuat. Struktur NU saat ini mencakup 38 PWNU, 523 PCNU, 33 PCINU, sekitar 7.000 MWC, dan lebih dari 61.000 Pengurus Ranting di tingkat desa.

“Kebesaran ukuran organisasi harus diperkuat dengan adaptasi administrasi modern. Digitalisasi dan standarisasi tata kelola adalah jalur mutlak agar NU tetap berdaya guna dan relevan melayani umat di tingkat akar rumput,” kata Gus Yahya di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Tata Kelola Mulai Diperkuat

Dalam lima tahun terakhir, PBNU mendorong penataan sistem organisasi agar pelaksanaan kerja dapat berjalan lebih terstandar di berbagai tingkatan. Salah satu upayanya dilakukan melalui pemanfaatan platform digital Digdaya NU untuk mendukung kebutuhan administrasi organisasi.

PBNU juga mengintegrasikan layanan AI WhatsApp Chatbot untuk membantu kebutuhan administratif di tingkat cabang hingga ranting. Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk membantu pengurus di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya teknologi informasi.


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf saat diwawancarai oleh media di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 21 Agustus 2026. ANTARA/Ilham Nugraha.

Modernisasi tata kelola berjalan bersamaan dengan penguatan sumber daya manusia. Program kaderisasi berjenjang seperti PD-PKPNU dan PMKNU disebut telah meluluskan lebih dari 133.000 kader yang diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan organisasi. Di sisi lain, upaya modernisasi tetap disertai dengan pemeliharaan tradisi keulamaan. Salah satunya melalui program Nasrus Sanad di Pesantren Tebuireng yang diarahkan untuk menjaga keterhubungan sanad keilmuan dan tradisi keulamaan.

Dengan pendekatan tersebut, transformasi organisasi tidak diarahkan untuk menggantikan tradisi dengan teknologi, melainkan memperkuat kapasitas kelembagaan dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keulamaan NU.

Peran NU di Ruang Global

Selain memperkuat organisasi di dalam negeri, PBNU juga mengembangkan keterlibatan di tingkat internasional. Sejumlah forum seperti Religion of Twenty (R20) dan ISORA menjadi bagian dari ruang dialog yang diikuti NU.

Keterlibatan tersebut juga disertai kerja kemanusiaan melalui LAZISNU serta hubungan dengan sejumlah negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membawa nilai Islam Rahmatan lil ‘Alamin dalam dialog internasional sekaligus memperluas kontribusi terhadap persoalan kemanusiaan.

Meski memiliki ruang keterlibatan global, Gus Yahya menekankan hubungan antara pengembangan NU dan kepentingan Indonesia tetap menjadi bagian penting.

“Tidak bisa kita berpikir tentang NU, kecuali pada saat yang sama kita berpikir dan bertindak tentang Indonesia,” jelas Gus Yahya.

Menyiapkan Arah NU hingga 2050

Muktamar ke-35 dengan tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” menjadi salah satu momentum untuk mematangkan arah pengembangan organisasi menuju Visi NU 2050.

Dalam agenda tersebut, PBNU menyiapkan dua dokumen strategis. Pertama, Roadmap 25 Tahun NU, yang dirancang sebagai peta jalan pengembangan jam’iyah agar lembaga dan badan otonom memiliki arah yang selaras dalam jangka panjang.

Kedua, Piagam Nilai Keulamaan, yang disiapkan sebagai panduan mengenai otoritas keilmuan dan dakwah. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kader dan warga NU dalam menghadapi derasnya informasi keagamaan di era digital.

Penguatan kemandirian ekonomi juga menjadi bagian dari agenda tersebut melalui unit usaha strategis NUNOMIC. Di saat yang sama, integrasi teknologi hingga tingkat desa terus didorong untuk mendukung kemandirian organisasi yang halal dan transparan.

Setelah berbagai fondasi dibangun selama lima tahun terakhir, tantangan berikutnya adalah memastikan sistem tersebut dapat berjalan secara konsisten hingga tingkat cabang dan ranting.

Perluasan sistem digital, kaderisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kemandirian ekonomi menjadi sejumlah aspek yang dipandang penting agar transformasi tidak berhenti sebagai program di tingkat pusat.

“Tujuan akhir dari transformasi ini adalah menciptakan sistem tata kelola dan kemandirian ekonomi yang bekerja secara otomatis. Dengan begitu, manfaat kehadiran NU sebagai institusi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat Ranting di desa-desa,” ungkap Gus Yahya.

Memasuki abad kedua, perjalanan NU tidak hanya berkaitan dengan menjaga besarnya organisasi. Tantangan lainnya adalah memastikan struktur yang luas tersebut didukung sistem tata kelola, kader, tradisi keulamaan, serta arah pengembangan jangka panjang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan bangsa.