Terima Kunjungan BPK Australia, Puan Bicara soal Pendekatan Adaptif Hadapi Ancaman Siber dalam Tata Kelola Negara

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) yang merupakan tamu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber.

Adapun delegasi ANAO datang bersama rombongan BPK RI yang dipimpin Ketua BPK RI, Isma Yatun pada Selasa, 7 Juli 2026. ANAO sendiri merupakan lembaga keuangan Negara di Australia seperti BPK RI. Auditor-General for Australia, Caralee McLiesh memimpin langsung kedatangan delegasi ANAO ke DPR RI.

Pertemuan digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saat menyambut rombongan BPK RI beserta delegasi ANAO, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dolfie OFP serta Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, dan Harris Turino.

"Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan Dr. Isma Yatun dan Dr. Caralee McLiesh, beserta delegasi dari Australia," kata Puan saat menyambut rombongan BPK RI dan ANOA.

Menurut Puan, pertemuan ini akan mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, dan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Indonesia dan Australia adalah mitra strategis yang memiliki hubungan erat yang terus berkembang. Selain bekerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, saya melihat bahwa penguatan institusi publik juga merupakan area yang semakin penting untuk kita kembangkan bersama," tuturnya.

Puan menambahkan, hubungan yang baik antara BPK RI dan ANAO merupakan contoh nyata bagaimana kedua negara dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola sektor publik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat ANAO saat Komisi XI DPR RI berkunjung tahun lalu.

"Dari laporan yang kami terima, Komisi XI DPR pada kunjungan tersebut ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO berjalan dengan baik, khususnya di bidang pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan," ungkap Puan.
 

Mantan Menko PMK ini pun menyinggung soal peran parlemen dalam memperkuat akuntabilitas publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Puan, DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Dalam menjalankan fungsi tersebut, kami memandang bahwa akuntabilitas publik merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," sebutnya.

"Bagi kami, kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika institusi publik menjunjung tinggi integritas, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, bekerja secara transparan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan berbicara soal berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pelayanan publik seperti BPK dan ANAO.

"Saat ini, kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara," ujar Puan.

"Semuanya menuntut pendekatan pengawasan yang semakin adaptif dan kolaboratif," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan lalu menyinggung soal Australia yang memiliki pengalaman sangat baik dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money, serta penguatan integritas institusi publik.
 

Di Australia, konsep Value for Money (VfM) adalah salah satu prinsip utama penggunaan anggaran, baik di sektor publik maupun swasta. Fokus VfM bukan untuk mencari nilai yang paling murah, namun pada keseimbangan optimal antara faktor-faktor finansial dan non-finansial, di antaranya kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas dalam jangka panjang, risiko, dan lain sebagainya.

"Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi," papar Puan.

Pada pertemuan tersebut, Puan juga berbicara soal agenda reformasi tata kelola di Indonesia di mana penguatan tata kelola publik disebut merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong oleh DPR.

"Upaya meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat integritas sektor publik, dan membangun institusi yang semakin terpercaya juga menjadi bagian penting dari langkah Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar tata kelola internasional. Termasuk dalam proses aksesi ke OECD," ucapnya.

Sebagai informasi, OECD adalah Organisation for Economic Co-operation and Development yang merupakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan di tingkat global. Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya penguatan kerja sama bilateral ke depan. Khususnya bagi Indonesia dan Australia.
 
"Saya percaya bahwa kerja sama bilateral, termasuk melalui ruang dialog seperti ini sangat berharga untuk bertukar pandangan, dan berbagi informasi mengenai berbagai praktik baik," jelas Puan.

Puan pun berharap hubungan yang telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang, terutama melalui kerja sama yang konkret dalam memperkuat integritas institusi publik.

"Juga dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucap cucu Bung Karno tersebut.

"Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara," tutup Puan.