Kepala BPS RI Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sumsel, Bawa Tajuk SEmarak Wong Kito 2026

Palembang: Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serentak di seluruh Indonesia pada Minggu, 28 Juni 2026. Sebagai bentuk promosi dan edukasi statistik pada Sensus Ekonomi 2026, BPS Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 dengan membawa tajuk SEmarak Wong Kito 2026.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang bertajuk SEmarak Wong Kito. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 1.500 peserta di Benteng Kuto Besak Palembang. Turut hadir Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dan jajaran pejabat serta mitra terkait.

Amalia menyebut Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis dan hasilnya menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Baik di tingkat nasional maupun daerah.

”Sensus Ekonomi adalah investasi pengetahuan. Investasi untuk menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi daerah. Investasi untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berdasarkan fakta, bukan asumsi,” kata Amalia dalam pencanangan, dikutip dari keterangan tertulis Jumat, 10 Juli 2025.

Ia mengapresiasi komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyukseskan SE2026. Sumatra Selatan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Pulau Sumatra.
 

Provinsi ini memiliki kekuatan pada sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan berbasis agro, perdagangan, hingga didukung infrastruktur dan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Dia mengatakan Sensus Ekonomi tak sekadar menghitung usaha. Sensus Ekonomi adalah menghitung harapan, dari pedagangan sampai generasi muda yang membuka usaha dari rumah.

"Tanpa data yang lengkap dan akurat, harapan masyarakat tidak akan terlihat utuh dan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran,” tegas Amalia.

Lewat sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini, BPS akan memotret secara utuh perekonomian Indonesia sekaligus mencatat berbagai perubahan dalam satu dekade terakhir. Sensus ini akan digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Pendataan telah berlangsung selama 14 hari semenjak dimulainya pendataan door-to-door pada tanggal 15 Juni 2026.
 

Mensos Saifullah Yusuf tekankan realisasi Satu Data yang terpercaya

Mensos Saifullah Yusuf menekankan keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan profesionalisme petugas di lapangan, tetapi juga oleh tersedianya sistem pengelolaan data yang terintegrasi. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 terkait konsolidasi Satu Data yang tepercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah harus terlaksana. 

"Data yang sebelumnya berserakan, dikonsolidasikan dan dikelola secara profesional oleh BPS. Oleh karena itu, mari kita laksanakan program pemerintah dengan satu data yang tepercaya," ujar Mensos Saifullah.

Ia menjelaskan berbagai metode dilaksankan BPS untuk memperoleh data yang berkualitas lewat Sensus Ekonomi 2026. Mulai dari survei, ground check ke lapangan, hingga pelaksanaan sensus secara nasional.

"Dan sekarang kita melaksanakan sensus secara nasional dengan metode yang mutakhir, melibatkan banyak sumber daya manusia, serta dikerjakan secara profesional," jelas Gus Ipul.
 
Gus Ipul mengajak masyarakat, khususnya penduduk Sumatra Selatan, mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas sensus. Dia mengajak warga memberikan informasi yang diperlukan petugas agar Indonesia memiliki data yang akurat.

Gus Ipul juga berpesan kepada petugas sensus untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, mengedepankan profesionalisme, serta tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendataan. Ia menekankan pentingnya bekerja dengan hati dan penuh empati, karena masyarakat sering kali membutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan dan manfaat pendataan.


Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, hingga Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang bertajuk SEmarak Wong Kito. Foto: BPS RI
 

Perlu dukungan semua pihak untuk data akurat

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyebut tugas Petugas Pendataan Lapangan (PPL) merupakan tugas yang mulia karena berperan penting menghasilkan data dasar pembangunan. Ia mengapresiasi Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan yang telah melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan SE2026.

Herman Deru meyakini Sensus Ekonomi 2026 yang mendapat dukungan dari semua pihak bisa menghasilkan data yang benar, lengkap, dan akurat. Data tersebut sangat dibutuhkan Sumsel sebagai landasan menyusun kebijakan pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, kebijakan yang disusun berdasarkan data akan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, sehingga tidak hanya didasarkan pada perkiraan atau asumsi semata. Hasil sensus dan temuan di lapangan akan menjadi pijakan penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Senada dengan Mensos Saifullah, ia juga berpesan seluruh proses pendataan mengedepankan etika, sopan santun, dan profesionalisme. Ia meyakini petugas yang datang dengan sikap baik membuat masyarakat terbuka memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.