AS Akhiri 'Epic Fury' di Iran, Hikmahanto: Trump Tak Mau Terlihat Kalah Perang

Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyambut baik pengumuman Amerika Serikat (AS) yang menyatakan bahwa operasi militer “Epic Fury” di Iran telah berakhir.

Menurutnya, langkah terbaru AS ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi ’menyelamatkan wajah’ Presiden Donald Trump, namun tetap perlu disambut baik karena kondisi normal perlahan-lahan akan kembali.

Hikmahanto mengingatkan bahwa berakhirnya Epic Fury bukan berarti permusuhan hilang begitu saja, karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa perang dapat kembali meletus jika Iran melakukan serangan terhadap kepentingan AS.

Rubio mengatakan bahwa saat ini AS mengambil posisi defensif terhadap Iran, berbeda dengan saat AS memulai serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. 

“Posisi AS saat ini yang disampaikan Menlu Rubio diambil lebih karena tekanan di dalam negeri,” tutur Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 6 Mei 2026.

Di AS, lanjut Hikmahanto, Trump sedang menghadapi approval rating yang merosot sangat tajam. Belum lagi harga BBM yang melambung akibat perang.

Selain itu, Kongres AS juga kemungkinan tidak akan menyetujui perpanjangan perang, dan ada potensi reaksi negatif di bursa jika Trump melanjutkan permusuhan.

Waspadai Sabotase Israel

“Pernyataan Operation Epic Fury berakhir diawali dengan pernyataan gencatan senjata yang tidak terbatas dan juga ditundanya Project Freedom yang mengawal tanker-tanker untuk dapat keluar dari Selat Hormuz,” sebut Hikmahanto.

“Ini semua merupakan exit strategy dari Presiden Trump yang tidak mau dikesankan sebagai pihak yang kalah perang,” sambungnya.

Melihat kondisi saat ini, Hikmahanto menyerukan negara-negara dunia termasuk Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga situasi agar tetap kondusif, “dan perlu mewaspadai bila ada sabotase dari pihak Israel.”

“Karena bagi Israel, perang AS-Iran harus terus berlangsung hingga terjadi pergantian sistem pemerintahan di Iran dari Mullah ke Kerajaan,” pungkas Hikmahanto.

Baca juga:  Beri Ruang Negosiasi, Trump Hentikan Sementara 'Project Freedom' di Selat Hormuz