Tingkatkan Kualitas, KSP Perkuat Pengawasan MBG Bareng KPK

Jakarta: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono melakukan pertemuan intensif untuk memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Fokus utama penguatan ini diarahkan pada pengawasan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna mengantisipasi celah penyimpangan anggaran negara.

"Kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menkeu (Menteri Keuangan) dan BPKP terlibat (dalam Stranas PK)," ujar Dudung di Kantor KSP, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 5 Mei 2026.
 

Dudung menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap potensi ketimpangan dalam pelaksanaan program strategis. 

Sebagai langkah konkret, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian untuk memverifikasi informasi di lapangan. Termasuk dugaan praktik jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

KSP juga berkomitmen mengawasi kualitas standar makanan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan bahwa KPK berada pada posisi pencegahan dengan memperkuat tata kelola program pemerintah. KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki aspek governance agar sistem pengawasan berjalan efektif sejak dini.


Makan Bergizi Gratis. Foto: Dok. Antara.

"Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan," kata Agus.

Pelaksanaan Stranas PK ini secara rutin dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali setahun. Namun, Dudung meyakini Presiden akan memberikan perhatian yang jauh lebih intens mengingat upaya ini berkaitan langsung dengan transparansi penggunaan uang rakyat. 

Pendekatan pencegahan dilakukan secara menyeluruh pada seluruh proses program pemerintah untuk meminimalkan potensi penyimpangan.