Presiden Prabowo Berencana Bentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis. Bursa di Bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara Indonesia.

"Kita telah membahas bersama OJK, bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis," ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo beralasan selama puluhan tahun komoditas penting Indonesia yang diekspor ke luar negeri, harganya ditentukan oleh bursa di negara lain. Padahal Indonesia memiliki keunggulan produk komoditas seperti nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan komoditas lainnya.

"Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain," kata Kepala Negara.

Prabowo mengaku heran sebab banyak negara tidak memiliki komoditas justru memegang kendali mengatur harga secara global. Untuk itu, ia menginginkan, pengaturan harga komoditas dilakukan melalui bursa mineral dan komoditas strategis.

"Keadaan ini yang harus berani kita ubah. Saya minta dukungan DPR untuk kita ubah ini," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto. Tangkapan layar.

Bursa mineral dan komoditas akan mulai beroperasi 1 Januari 2026. Ketentuan penyelenggaraannya terbit paling lambat pada 17 September 2026. Tujuan pembentukannya adalah membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas ekspor utama.

"Kalau mereka tidak mau membayar harga yang kita pasang enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita biar di tanah," ungkapnya.