Konsolidasi Pengadaan, Prabowo: Indonesia Bisa Hemat hingga Rp360 Triliun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyebut konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berpotensi menghasilkan efisiensi hingga 30 persen dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun. Potensi efisiensi tersebut setara dengan Rp360 triliun dalam satu tahun.

Prabowo mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

"Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026," kata Prabowo dalam penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, konsolidasi pengadaan yang diterapkan secara luas dan disiplin dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
 

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun," ujar Presiden.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar

Dengan asumsi efisiensi 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun, potensi penghematan mencapai Rp360 triliun per tahun.

"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Bayangkan, USD20 miliar ini bukan angka yang kecil, kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun," tutur Prabowo.

Beli layar pintar interaktif hemat hingga 6 kali lipat

Prabowo memberikan contoh penghematan dari konsolidasi pembelian layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah secara terpisah.

Perangkat tersebut sebelumnya dibeli pemerintah daerah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Namun setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), harga pembelian menjadi Rp26 juta per unit.

"Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kemendikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit," kata Prabowo.

Prabowo menyebut penurunan harga tersebut menghasilkan penghematan yang signifikan. "Ini penghematan hampir enam kali," ucap Prabowo.