Seskab: Presiden Instruksikan Efisiensi Energi pada Sektor Spesifik

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada beberapa menterinya agar melakukan efisiensi energi terhadap sektor-sektor yang spesifik. Sehingga kebijakan hemat energi itu berjalan tepat sasaran.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026, Presiden Prabowo menerima laporan dari beberapa menteri mengenai antisipasi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di tengah ancaman krisis minyak imbas perang di negara-negara Teluk, Timur Tengah.

"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara, Jumat, 20 Maret 2026.

Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Pejabat lainnya yang turut mengikuti rapat, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menjelaskan langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," bunyi siaran resmi Sekretariat Presiden.

Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM). Foto: Istimewa.

Selepas rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga menjelaskan rencana efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) sehingga penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari aktivitas perjalanan masyarakat juga dapat dihemat.

Airlangga menyebut, rencananya skema WFH itu akan diberlakukan selama 1 hari dalam periode 5 hari kerja.

"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN (aparatur sipil negara, red.), tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujar Airlangga.