Sekjen PBB Tegaskan Tak Ada Solusi Militer untuk Konflik Lebanon

Beirut: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan risiko memburuknya situasi dan kondisi kemanusiaan di Lebanon akibat serangan Israel yang terus berlangsung di berbagai wilayah negara tersebut.

Dalam konferensi pers di Beirut, Guterres menanggapi pertanyaan wartawan Qatar News Agency (QNA) mengenai pernyataan Israel yang disebut-sebut mengancam akan menjadikan Lebanon sebagai “Gaza kedua."

Ia mengatakan belum mengetahui pernyataan tersebut, namun menegaskan bahwa jika pernyataan itu benar, maka hal itu sepenuhnya harus dikutuk.

Menurut Guterres, situasi di Gaza sudah merupakan bencana kemanusiaan, sehingga kondisi serupa tidak dapat dibenarkan atau diterima.

“Rakyat Lebanon tidak memilih perang, tetapi terseret ke dalamnya,” kata Guterres, dikutip dari Gulf Times, Minggu, 15 Maret 2026.

Ia kembali menyerukan gencatan senjata, dengan menegaskan bahwa konflik tersebut tidak memiliki solusi militer. “Tidak ada solusi militer. Hanya diplomasi, dialog, dan penerapan penuh Piagam PBB serta resolusi Dewan Keamanan,” ujarnya.

Potensi Kehancuran di Lebanon

Guterres mengatakan pihaknya telah menyaksikan kehancuran luas di Lebanon, dan muncul kekhawatiran bahwa wilayah selatan negara itu dapat berubah menjadi kawasan yang hancur, sementara daerah pinggiran berisiko terus dibombardir hingga rusak total.

Ia juga menekankan pentingnya Israel menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.

Menurutnya, hanya negara Lebanon yang seharusnya menjamin keamanan di wilayahnya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Sekjen PBB itu juga mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan bagi Lebanon, mengingat jumlah korban akibat konflik telah mencapai ratusan orang tewas dan luka-luka.

Serangan terhadap Pasukan PBB

Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dan posisi mereka tidak dapat diterima.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Ia menambahkan bahwa PBB tetap melanjutkan upaya di lapangan, dengan pasukan penjaga perdamaian tetap berada di posisi mereka untuk menjaga netralitas dan melindungi warga sipil.

Selain itu, PBB juga terus menjalin komunikasi dengan semua pihak terkait.

Saluran diplomatik, termasuk melalui Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert serta sejumlah negara anggota kunci, tetap terbuka untuk mencegah penderitaan lebih lanjut bagi masyarakat di kedua sisi Blue Line, perbatasan antara Lebanon dan Israel.

Baca juga:  Kemlu Tegaskan Keselamatan Kontingen Garuda di UNIFIL Jadi Prioritas