Program MBG Dinilai Buka Peluang Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan perkembangan signifikan. Program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta penerima paling lambat Desember 2026.

Founder the Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menilai dampak lanjutan MBG berpotensi terasa kuat di sektor hulu, khususnya pertanian dan ekonomi desa. Menurutnya, kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan menciptakan kepastian pasar bagi petani.

"Dengan adanya permintaan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG, desa memiliki peluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian," kata Makmun dalam keterangannya, Senin, 23 Februari 2026.

Ia menjelaskan peningkatan kebutuhan terhadap komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan laju urbanisasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Makmun juga menekankan pentingnya dukungan lanjutan berupa akses pembiayaan, teknologi, dan kemitraan usaha agar peluang ekonomi yang tercipta dari MBG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani, termasuk kalangan muda.

Ilustrasi. Dok Media Indonesia

Strategi pembangunan nasional

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi bersama program pemeriksaan kesehatan gratis dan pemerataan pendidikan. 

"Dengan kondisi sekarang saja, MBG telah ada dapur SPPG yang operasional sebanyak 22.275 unit. Dalam proses penilaian dan pengajuan ada 13.829 unit. Dari 22.000 dapur yang berjalan, sudah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja,” ujar Kepala Negara.

Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Pemerintah menilai angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG, tidak hanya di sektor konsumsi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

Pemerintah menegaskan MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan pemberdayaan desa. Dengan ekspansi dapur SPPG yang terus berjalan, program ini diharapkan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dalam beberapa tahun ke depan.