Program Digitalisasi Perlinsos untuk Keadilan Penyaluran Bansos

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berkeadilan. Hal itu disampaikan usai meninjau pelaksanaan program tersebut di Surabaya, Jawa Tengah, Selasa, 28 Juli 2026.

"Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil," kata Qodari, dilansir dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Dia mengatakan, besarnya anggaran perlinsos yang mencapai Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus diiringi sistem yang mampu menjamin penyaluran bantuan secara adil bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, program Digitalisasi Perlinsos menjadi langkah penting pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya yaitu, adanya warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak justru belum terdata.

Oleh karena itu, dia berharap digitalisasi dapat memastikan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif. Sehingga bantuan diterima warga yang benar-benar berhak.

"Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insyaallah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar," kata Qodari.


Ilustrasi bansos. Foto: dok. MI.

Hingga 28 Juli 2026, Kota Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 kepala keluarga (KK). Dari hasil pendataan, ditemukan sekitar 25 ribu KK yang sebenarnya tidak berhak menerima bansos dan sekitar 51 ribu KK baru yang berhak menerima bantuan.

“Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” kata Qodari. 

Qodari meyakini sistem digital tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Sekaligus memastikan anggaran perlindungan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.