Streaming 
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Franky Zamzani (kedua dari kiri) dalam diskusi dan peluncuran buku "Climate Change, Labour and Migration in Indonesia" di Jakarta, Selasa (19/5/
KLH: Adaptasi Perubahan Iklim Dilakukan Lebih Awal di Daerah Rentan
Achmad Zulfikar Fazli • 19 May 2026 18:23
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut adaptasi perubahan iklim mesti dilakukan lebih awal di wilayah rentan terdampak kenaikan muka laut dan penurunan tanah. Adaptasi tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan alat pemecah ombak dan rehabilitasi mangrove.
"Adaptasi yang berjalan saat ini belum menjawab persoalan perpindahan penduduk akibat krisis iklim atau right of displacement. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi adaptasi berbasis data kerentanan wilayah agar kawasan rawan tidak lagi dijadikan permukiman," kata Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Franky Zamzani, dalam diskusi dan peluncuran buku "Climate Change, Labour and Migration in Indonesia" di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 19 Mei 2026.
Franky mengemukakan pemerintah memiliki Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) hingga level desa untuk memetakan daerah rentan terhadap kenaikan muka laut, kekeringan, dan tekanan panas.
"Tantangan utama relokasi warga terdampak krisis iklim adalah pembiayaan, penyediaan pekerjaan baru, dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengakses dana adaptation fund sekitar 20 juta dolar AS untuk sembilan proyek adaptasi di negara berkembang," ujar dia.
Perubahan iklim. Dok Freepik
Baca Juga:
Indonesia Ajak Dunia Perkuat Solidaritas Lindungi Hutan |
Dia menegaskan pemerintah daerah (pemda) bisa mulai mengatur tata ruang dan langkah mitigasi sebelum dampak perubahan iklim makin parah. Contoh aksi adaptasi masyarakat yang dapat dilakukan di antaranya urban farming, perikanan sipil, penggunaan pewarna alami mangrove untuk batik, hingga pengelolaan sampah.
"Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat menjadi wadah inisiatif masyarakat berbasis komunitas, seperti hidroponik dan pengelolaan sampah. Penghargaan ProKlim dapat meningkatkan posisi tawar komunitas untuk memperoleh dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan," tutur dia.