Upaya Pemerintah Investigasi Menyeluruh Kerusakan Ekologis di Sumatra Didukung

Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafia, mendukung penuh upaya pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir. Para pemilik konsesi kata dia mesti turun tangan atas musibah ini.

“Jangan hanya hadir ketika menikmati hasil bumi, tetapi lenyap saat rakyat membutuhkan pertolongan,” tegas Rusdi di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Rusdi mendukung upaya pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap bencana ekologis ini. Pemerintah saat ini tengah menyelidiki korporasi yang diduga memperparah bencana ekologis ini.

“Kami mendukung Presiden untuk mengambil sikap keras. Negara tidak boleh dikendalikan oleh segelintir pemilik modal yang memperoleh keuntungan besar namun menutup mata saat rakyat menderita,” lanjutnya.

Ia juga mendesak kementerian terkait untuk membuka secara publik daftar perusahaan tambang dan hutan yang tidak menjalankan kewajiban sosial serta reklamasi pascaoperasi.

“Transparansi adalah kunci. Publikasikan siapa yang patuh dan siapa yang melanggar. Ini era digital, semua harus terbuka. Rakyat berhak tahu,” ujarnya.
 

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengakui bencana banjir bandang hingga longsor di Sumatra terjadi akibat kerusakan lingkungan. Hal ini diketahui usai pemerintah mengevaluasi penyebab bencana Sumatra.

"Penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2025.

Senada, Polri merespons temuan kayu gelondongan pascabencana di Sumatra. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan membentuk tim gabungan bersama Kementerian Hukum (Kemenhut) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan," ujar Listyo dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Desember 2025.


Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafia. Istimewa

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga mulai menelusuri dugaan keterlibatan delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, setelah banjir besar menyeret gelondongan kayu ke permukiman warga. Pemanggilan para pelaku usaha akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pengusutan penyebab banjir.

Hanif mengungkapkan kementeriannya telah mengidentifikasi sejumlah aktivitas yang patut dicermati di sepanjang kawasan Batang Toru. Melalui analisis citra satelit pascakejadian, tim menemukan keberadaan delapan entitas usaha dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga pertambangan emas.

“Saya mencatat ada delapan entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, perusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada delapan berdasarkan analisa citra statistik kami, berkontribusi memperparah hujan ini,“ kata Hanif, dalam keterangannya, dilansir pada Rabu, 3 Desember 2025.