Gedung Putih Disebut Tuntut Maduro Mundur dan Tinggalkan Venezuela

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut telah menyampaikan ultimatum langsung kepada Presiden Venezuela Nicolás Maduro agar segera mundur dari jabatannya dan meninggalkan negara itu bersama keluarga inti.

Laporan Miami Herald pada 30 November 2025 mengungkap bahwa pesan keras tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon langka antara Gedung Putih dan Caracas yang dimaksudkan untuk meredakan krisis, di tengah persiapan Washington melancarkan operasi darat di wilayah Venezuela.

Melansir Miami Herald, sumber-sumber yang mengetahui isi pembicaraan itu menyebut pesan Washington kepada Maduro sangat lugas: ia diberi kesempatan untuk “menyelamatkan diri dan orang-orang terdekatnya”, termasuk istri dan putranya, tetapi hanya jika bersedia segera melepaskan kekuasaan dan meninggalkan Venezuela.

Menurut laporan itu, Amerika Serikat menuntut agar Maduro dan para sekutu utamanya angkat kaki dari negara tersebut tanpa penundaan, sebagai syarat untuk memulihkan pemerintahan yang demokratis.

Sebaliknya, para petinggi rezim di Caracas dikabarkan menawarkan skema kompromi yang jauh dari tuntutan Washington. Mereka bersedia menyerahkan kendali politik kepada oposisi, tetapi meminta tetap mempertahankan komando atas angkatan bersenjata.

Seorang sumber anonim yang dikutip dalam laporan tersebut merinci tiga titik buntu utama dalam perundingan via telepon itu. 

“Pertama, Maduro meminta amnesti global atas kejahatan apa pun yang telah dilakukan dirinya dan kelompoknya, dan permintaan itu ditolak,” ujar sumber itu kepada Miami Herald.

Ia menambahkan bahwa permintaan kedua dari pihak Maduro adalah mempertahankan kendali atas angkatan bersenjata sebagai imbalan atas pemilu yang bebas, sesuatu yang juga ditolak Washington.

Titik buntu ketiga menyangkut persoalan waktu: Amerika Serikat bersikeras Maduro harus mundur seketika, sementara Caracas menolak ultimatum tersebut. Panggilan yang awalnya diprakarsai Brasil, Qatar, dan Turki itu pada akhirnya tidak diulang kembali.
 

Baca Juga: Venezuela Laporkan AS ke ICAO atas Pernyataan Penutupan Ruang Udara

Ultimatum tersebut datang di tengah eskalasi tekanan politik, hukum, dan militer Washington terhadap apa yang disebut sebagai jaringan kartel narkotika Cartel de los Soles, yang menurut otoritas Amerika dipimpin langsung oleh Maduro dan sejumlah pejabat puncak Venezuela dan dicap sebagai organisasi teroris pekan lalu.

Di bidang militer, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi yang sebelumnya berfokus pada penenggelaman kapal-kapal cepat yang dicurigai mengangkut narkotika di Karibia akan diperluas hingga menyentuh wilayah daratan Venezuela.

Dalam percakapan Hari Thanksgiving dengan para prajurit minggu lalu, Trump disebut mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata AS “dalam waktu sangat dekat” akan memulai operasi berbasis darat untuk mengganggu jaringan perdagangan narkoba yang ia tuding berpusat di Venezuela.

Trump juga memamerkan hasil operasi maritim yang diklaim telah menghancurkan lebih dari 20 kapal dan menewaskan lebih dari 80 orang sejak 1 September, serta menghentikan “85 persen” aliran narkotika lewat laut.

Trump menuding kelompok-kelompok yang beroperasi dari Venezuela “mengirim racun” ke utara yang menewaskan “ribuan orang setiap tahun.”

Ketegangan meningkat tajam ketika Trump kemudian mengumumkan bahwa wilayah udara Venezuela harus dianggap tertutup sepenuhnya. 

“Kepada seluruh maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan penyelundup manusia, harap menganggap WILAYAH UDARA DI ATAS DAN SEKITAR VENEZUELA DITUTUP SEPENUHNYA. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump di Truth Social.

Pernyataan itu di Venezuela dipandang luas sebagai pertanda bahwa serangan militer mungkin sudah di ambang pelaksanaan.

Usai pengumuman tersebut, pemerintah Maduro dilaporkan mencoba menghubungi kembali Washington, namun tidak mendapat tanggapan.