Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Jakarta: Platform pertukaran dan pasar kripto Indonesia, Reku, semakin gencar melakukan upaya penetrasi pasar. Setelah melakukan rebranding dan menggandeng Maudy Ayunda sebagai brand ambassador beberapa waktu lalu, kini Reku menggelar ReKru Roadshow di 26 kota untuk meningkatkan literasi finansial di Indonesia.
Langkah Reku menggelar ReKru Roadshow bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus investasi bodong yang tidak sedikit. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) mencatat jumlah kerugian investasi bodong sepanjang 2022 mencapai Rp109,67 triliun.
Head of Community Reku Genta Mansyur mengatakan terlihat ada kesenjangan informasi mengenai kripto di masyarakat Indonesia yang telah menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Reku meyakini pentingnya penyebaran informasi yang luas dan akurat tentang keamanan dan cara berinvestasi yang lebih cerdas.
"Hal ini sejalan dengan misi Reku untuk meningkatkan literasi investasi di kalangan masyarakat Indonesia dan menciptakan peningkatan ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik," kata Genta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Juni 2023.
Dalam gelaran ReKru Roadshow, Reku menggandeng ribuan peserta untuk mengikuti berbagai aktivitas menarik, mulai dari seminar dan workshop seputar dunia investasi dan bagaimana menjadi investor yang bijak, hingga berbagai hiburan menarik, seperti turnamen e-sport.
Di sisi lain, Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yulianta mengatakan regulator jasa keuangan terus meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas mengelola keuangan.
"OJK selalu mendorong untuk melakukan peningkatan literasi keuangan ini. Tujuannya agar ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan ini makin kecil," kata Yulianta.
Ia menuturkan ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan masih cukup besar. Pada 2022, indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 49,68 persen, sementara indeks inklusi keuangan tercatat 85,1 persen, sehingga ada ketimpangan sekitar 35 persen.
Ketimpangan tersebut menunjukkan kondisi masyarakat sudah menggunakan produk keuangan tapi belum begitu memahami produk yang digunakan sehingga rentan menjadi korban penipuan.
"Kalau ketimpangan ini makin kecil setidaknya orang itu paham dengan produk yang digunakan itu apa sehingga nanti kemungkinan terjadinya fraud atau menjadi korban penyalahgunaan itu kecil karena sudah terliterasi," pungkasnya.
