Airlangga: Kelas Indonesia Setara dengan Malaysia dan Thailand

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.
 
Selain itu, juga bisa mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
 
"Menjadi sisi positif adalah di Juli 2023 Indonesia ditetapkan menjadi negara upper middle income, berada di level sama dengan sesama di kawasan ASEAN yakni Thailand dan Malaysia. Pada akhir 2024, ditargetkan pendapatan per kapita kita bisa mencapai USD5.500 (setara Rp84 juta)," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 17 Agustus 2023.
 
Postur RAPBN 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun, keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun yang didorong bergerak menuju positif, serta defisit anggaran sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp522,8 triliun.
 
Lebih lanjut, terang Airlangga, RAPBN tahun 2024 juga difokuskan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan nasional pada 2024 mendatang.
 
"Dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka Kebijakan Fiskal Tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan kebijakan ini juga dirancang untuk akselerasi target dan prioritas pembangunan nasional," jelas dia.
 
Dengan turut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dan inflasi dijaga pada kisaran 2,8 persen, RAPBN 2024 juga diharapkan akan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali serta indikator sosial yang membaik.
 
"Implementasi berbagai program stabilisasi harga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi dalam negeri," ujar Airlangga.

Baca juga: Meski Lebih Rendah, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 5,2% Tetap Optimis
 

Jadi negara maju

 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan RI kemarin menyampaikan, pada 2022 lalu, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berada di angka Rp71 juta per tahun.
 
Dengan segala daya dan upaya pemerintah, yang salah satunya hilirisasi, Kepala Negara optimistis dalam 10 tahun pendapatan per kapita masyarakat Indonesia akan mencapai Rp153 juta atau setara USD10.900.
 
Sementara dalam 15 tahun, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia akan mencapai Rp217 juta atau setara dengan USD15.800. Angka ini sudah melewati kriteria batas pendapatan negara maju yang mencapai USD12.375 per kapita per tahun.
 
Sementara dalam 22 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita Indonesia diprediksi akan mencapai Rp331 juta atau setara dengan USD25 ribu.
 
"Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa dua kali lipat lebih, dimana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita," tegas Jokowi.