Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin. Medcom.id/Siti Yona
Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membuka peluang bakal menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi Laut. Kehadiran regulasi itu membuka kembali izin ekspor pasir laut yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
"Kami di Walhi sebetulnya sedang mendiskusikan kemungkinan untuk mengambil langkah hukum. Tapi ini masih diskusi dengan tim hukum di Walhi dan kawan-kawan Walhi di seluruh Indonesia mengenai kemungkinan mengambil langkah hukum menggugat PP ini," kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin dalam konferensi pers daring, Kamis, 1 Juni 2023.
Dia memastikan Walhi akan pasang badan membereskan regulasi itu. Agar tidak melanggengkan kerusakan, tapi konsentrasi pada kelestarian.
"Tetapi yang paling penting sekarang ini perlu meluas dulu penolakannya di masyarakat. Tapi itu (langkah hukum) sedang kita diskusikan upaya ini," ujar Parid.
Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah setuju dengan Walhi yang kemungkinan akan menggugat PP 26/2023. Menurutnya, aktivis lingkungan akan mendiskusikan peluang-peluang yang bisa dilakukan dalam rangka menolak regulasi tersebut. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu mendesak pemerintah mencabut PP 26/2023.
"Ini kita butuh dukungan dari masyarakat, kita harus mengkampanyekan ini. Kemudian, kami juga Greenpeace sudah membuat petisi untuk meminta Presiden Jokowi mencabut," ungkap Afdillah.
