Publik Terbelah Soal Kondisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Jakarta: Publik terbelah saat menilai keadaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia.

"Lebih banyak yang mengatakan baik (mengenai) kondisi pemberantasan korupsi. Meskipun selisihnya hanya kurang lebih sekitar 8 atau 7 persen," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, 2 Juli 2023.

Hasil survei menunjukkan responden yang menilai pemberantasan korupsi positif sebesar 38 persen. Sementara, yang negatif total 30,8 persen. Responden yang tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 4,5 persen.

Burhanuddin mengatakan tren soal pemberantasan korupsi di mata publik naik turun. Namun, sepanjang 2023 terdapat tren kenaikan.

"Dalam beberapa bulan terakhir banyak yang mengatakan positif dibanding buruk," ucap Burhanuddin.

Survei Indikator Politik tersebut dilakukan pada 20-24 Juni 2023. Total responden mencapai 1.220 orang yang dipilih melalui metode multistage random sampling.

Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan pewawancara. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.