Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pembelian Elpiji Pakai KTP

Jakarta: Seiring pemberlakukan ketentuan penggunaan KTP untuk pembelian gas elpiji atau LPG 3 kilogram (elpiji 3 kg), Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah untuk mengawasi ketat kebijakan tersebut.

Pengetatan pengawasan diminta tidak hanya dilakukan di tingkat pembeli, namun yang lebih penting dilakukan di tingkat agen dan pangkalan elpiji 3 kg.

"Karena penyimpangan seringkali terjadi di tingkat ini, di mana pengoplos langsung mengambil tabung gas melon dari agen atau pangkalan. Ini mesti diawasi ketat," ujar Mulyanto dalam keterangan resmi, Rabu, 3 Januari 2024.

Per Senin, 1 Januari 2024, pembelian elpiji 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna tertentu yang sudah terdaftar. Pertamina telah melakukan registrasi pengguna elpiji subsidi di subpenyalur atau pangkalan untuk di input ke website Subsidi Tepat LPG.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mewanti-wanti adanya rekayasa laporan data KTP dari pengguna elpiji 3 kg dan volume pembelian pelanggan yang dilakukan agen atau pangkalan sebagai syarat formalitas administrasi.

Baca juga: Kementerian ESDM Ingatkan Masyarakat Segera Daftar untuk Bisa Jadi Pembeli LPG Subsidi 3 Kg
 

Antisipasi penyalahgunaan data

Mulyanto pun meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan data masyarakat yang terkumpul di tingkat agen dan pangkalan.

"Kedua instansi tersebut harus memikirkan upaya mengantisipasi penyalahgunaan data tersebut agar masyarakat tidak dirugikan," tegas dia.

Mulyanto berharap dengan persyaratan KTP, akan semakin jelas tergambarkan siapa, di mana, dan berapa volume penggunaan tabung gas melon yang akan disalurkan. "Semoga dengan penggunaan KTP ini distribusi elpiji 3 kilogram semakin tepat sasaran," harap dia.