Pemerintah Pastikan Bansos Tahun Ini Tak Berafiliasi dengan Momen Pemilu

Jakarta: Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan terus memastikan agar program bantuan sosial (bansos) 2024 tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang pemilu.
 
"Bantuan sosial ini merupakan upaya percepatan penanganan kemiskinan dalam rangka untuk mengurangi beban dari pengeluaran penduduk miskin dan rentan sebesar enam sampai tujuh persen pada 2024 dan dipastikan tidak berhubungan dengan pemilu," jelas Muhadjir di Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2024.
 
Muhadjir juga memastikan bansos akan ada perbaikan data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran. Hal itu ditandai dengan pembenahan data penerima bantuan yang lengkap, termasuk nama dan alamat secara bersama oleh pihak Kementerian Sosial (Kemensos).
 
"Dipastikan tidak ada hubungannya dengan politik karena kita sudah punya data penerima. Bansos ini murni secara program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024," tegas dia.

Baca juga: Program Bagi-bagi Bansos Dipertanyakan
 

Anggaran bansos Rp75,6 triliun

 
Plt. Kepala Biro Perencanaan Kemensos Arif Rohman menjelaskan pada 2024, anggaran pengadaan bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebesar Rp75,6 triliun.
 
Dana tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya dan telah melalui proses perencanaan dari tahun sebelumnya, sehingga tak bersangkutan dengan tahun politik maupun sosok individu tertentu.
 
"Bansos merupakan program pemerintah dan bukan merupakan program person tertentu serta tidak terkait dengan sosok individu tertentu," terang Arif.
 
"Sementara untuk target penerima bansos pada  2024 untuk Program sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta KPM, program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KPM dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)," tambah dia.