Istana Jawab Tudingan Kriminalisasi Hasto

Jakarta: Istana Kepresidenan disebut tengah mengkriminalisasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Tudingan tersebut dibantah.

"Kalau saya melihatnya bukan itu (karena kritik pemerintah)," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.

Eks Panglima TNI itu menyampaikan permasalahan yang dihadapi Hasto murni karena permasalahan hukum. Istana dipastikan tak ada sangkut pautnya dalam proses tersebut.

"Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," ungkap dia.
 

Baca juga:  KPK Klaim Penyitaan Barang Hasto Sesuai Prosedur

Sebelumnya, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengaku curiga dengan kasus hukum yang menyangkut kliennya. Kilas baliknya dimulai dari mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat umur calon presiden dan wakilnya.

Lalu, isu Harun juga disebut naik lagi saat kampanye di bulan Desember 2023. “Kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus, maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK,” ungkap dia.

Puncak klaim itu yakni usai Hasto dipanggil Polda Metro Jaya. Hasto diperiksa karena diduga melakukan penghasutan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).