Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Naik Jadi 88,7% di 2023

Jakarta: Inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 88,7 persen di 2023, meningkat dari posisi di 2022 yang tercatat 85,1 persen. Capaian pada 2023 itu juga melewati target yang ditetapkan sebelumnya di angka 88 persen.
 
"Sejak ditetapkannya SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif) 2016 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar tiga poin persentase dan di 2023 tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024.
 
Airlangga mengatakan, terdapat tiga indikator utama dari keuangan inklusif yang dapat diukur pencapaiannya, yakni dimensi jangkauan akses, dimensi penggunaan layanan keuangan, dan dimensi kualitas.
 
Tingkat kepemilikan akun juga tercatat meningkat 27,4 persen poin dari 48,9 persen di 2017 menjadi 76,3 persen di 2023. Sementara tingkat penggunaan layanan keuangan naik 20,9 persen poin dari 67,8 persen di 2017 menjadi 88,7 persen di 2023.
 
Adapun pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan terus meningkat setiap tahunnya. Di 2024, tutur Airlangga, beberapa target yang harus dicapai yaitu tingkat inklusif keuangan, ditargetkan sebesar 90 persen untuk kepemilikan akun sebesar 80 persen.
 
"Sedangkan untuk jangka menengah antara 2025 sampai dengan 2029, target naik satu persen setiap tahun," kata Airlangga.
 
"Jadi di 2025 diharapkan 91 persen, di 2026 sebesar 92 persen, demikian selanjutnya sampai dengan 2029 sebesar 95 persen. Demikian pula target kepemilikan akun yang di 2025 diperkirakan target sebesar 82 persen, ini kita naikkan dua persen per tahun sehingga di 2026 sebesar 84 persen selanjutnya sampai dengan 2029 sebesar 90 persen," lanjut dia.
 

Baca juga: LPS Serius Dorong Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Keuangan

 

Masih dihadapi banyak tantangan

 
Airlangga mengatakan, meski pencapaian inklusi keuangan nasional telah tercapai, masih terdapat tantangan terkait dengan kesenjangan yang masih cukup lebar antara tingkat inklusi dan literasi keuangan.
 
Semestinya, peningkatan inklusi keuangan turut diimbangi dengan peningkatan literasi. "(Masih) terjadi kesenjangan atau gap antara tingkat inklusi dan literasi sebesar 35,4 persen," kata dia.
 
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, masih ada sejumlah tantangan inklusi dan literasi keuangan yang harus bisa ditangani bersama.
 
Pertama, ialah tantangan mengenai kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan. Kedua, disparitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antardaerah dan antarkelompok sosial ekonomi.
 
Ketiga, masih perlunya optimalisasi kepemilikan rekening pada berbagai kelompok masyarakat. Keempat, kurangnya literasi keuangan diikuti dengan belum meratanya penggunaan keuangan digital. Kelima, masih perlunya peningkatan perlindungan konsumen.
 
"Salah satu yang kami usulkan adalah penguatan dari sisi kelembagaan maupun landasan hukum terkait dengan kesenjangan literasi dan inklusi itu," tutur Ferry.