Kebocoran Data Kembali Terjadi, Kerja Kominfo dan BSSN Dipertanyakan

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menyentil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Karena, kebocoran data kembali terjadi di Indonesia.

"Kalau enggak terjadi (kebocoran), itu artinya anda bekerja. Enggak usah khawatir," kata Kharis di Gedung DPR, Senin, 23 September 2024. 

Indonesia kembali mengalami kebocoran data. Tanpa tedeng aling-aling, data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk yang bocor. Tak hanya itu, 6 juta data NIK dan NPWP juga diduga bocor.

Kharis menyebut, anggota Komisi I DPR sudah terbiasa dengan situasi data yang aman. Sehingga, jika terjadi kebocoran, maka itu artinya Kominfo dan BSSN tidak bekerja.
 

Baca: Data Bocor, Pemerintah Diminta Tak Menyangkal

"Kalau terjadi apa-apa, berarti anda enggak bekerja. Itu problem-nya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan, 'wah ini nanti kita dikira kita enggak kerja. Kalau gitu bocor saja'. Oh jangan begitu," tambahnya.

Kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengemuka usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, Teguh mengatakan sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Tanpa tedeng aling-aling, harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.