Komitmen Paslon Perangi Korupsi Harus Jadi Patokan Pemilih

Jakarta: Isu korupsi harus menjadi prioritas oleh setiap calon pemimpin yang akan berlaga di pemilu. Founder of Visi Integritas Adnan Topan Husodo mengatakan sikap dan program para paslon terhadap korupsi menjadi salah satu pertimbangan penting untuk pemilih calon presiden.

"Kita harus melihat isu ini menjadi isu yang mendasar untuk kita jadikan patokan apakah kita akan memilih ,1 2 atau 3. Karena isu korupsi ini menjadi sesuatu yang prinsipil maka ini yang harus kita juga ukur. Apakah dalam kontestasi hari ini ada standar etika sebenarnya telah diikuti oleh semua paslon atau tidak, karena itu juga akan menentukan bagaimana behavior mereka ketika mereka berkuasa nanti," jelasnya, Jumat, 9 Februari 2024.

Menurutnya jika paslon presiden sebelum berkuasa sudah sangat permisif dengan pelanggaran etika dalam bernegara, maka dapat dipastikan saat berkuasa menjadi lebih mudah untuk melakukan abuse of power yaitu korupsi.

"Dan itu bukan korupsi kecil-kecilan tapi kontrak-kontrak besar terkait dengan sumber daya alam lalu soal perizinan dan deal-deal kontrak dengan nilai anggaran yang sangat besar dan beberapanya harus berhutang. Lewat APBN misalnya. Oleh karena itu isu korupsi adalah sesuatu yang harus menjadi salah satu ukuran dalam melihat apakah kita akan memiliki A, B atau C. Karena itu (korupsi) yang harus diselesaikan," ujar dia.

Dia mengatakan program yang disampaikan oleh ketiga paslon dinilai relatif. Program tersebut nantinya akan diuji di lapangan yang selanjutnya dapat dilihat gagal atau berhasil.

"Kita bisa melihat gagalnya dimana, berhasilnya dimana. Tapi saya yakin intervensi apapun yang terkait dengan kebijakan publik di Indonesia itu gagalnya seringkali karena korupsi," imbuhnya.
 

Baca juga:  Anies-Muhaimin Menang Telak di Etnis Betawi dan Minang

Dia pun menyoroti langkah otoritas anti korupsi Uni Eropa yang sedang melakukan penyelidikan atas kontrak pengadaan pesawat tempur yang dilakukan oleh pejabat Indonesia (Kemenhan) dengan pemerintah Qatar melalui para broker. Penyelidikan itu dilakukan karena ada dugaan tindak suap menyuap dalam pengadaan pesawat tempur.

"Kami sendiri sudah mengkritisi sejak 3 minggu yang lalu karena kami menyadari bahwa ini ada persoalan serius tentang pengadaan pesawat Mirage yang sekarang sedang diselidiki oleh Uni Eropa. Dalam catatan yang dimilikinya Mirage yang berusia 27 awalnya hanya senilai USD32 juta sampai USD35 juta. Namun setelah pemerintah membelinya harga mencapai USD67 juta per unit atau hampir senilai Rp1 triliun," ujarnya.

"Jadi kalau ada mendukung dari tim sukses pasangan calon tertentu mengatakan hanya pasangan kami yang belum pernah dipanggil KPK itu tidak bisa menjadi ukuran. Karena kita harus cek konteksnya konteks KPK hari ini seperti apa, berani atau tidak, independen atau tidak karena itu akan sangat menentukan bahwa pejabat publik yang diindikasikan terkait dengan perkara korupsi akan diperiksa oleh KPK atau tidak," lanjut dia.