Mutasi 300 Pati TNI Diyakini Perkuat Pertahanan Negara

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 300 perwira tinggi (pati) angkatan bersenjata Indonesia. Upaya tersebut dinilai dalam rangka penyegaran organisasi dan memperkuat pondasi pertahanan negara.

“Kami melihat mutasi ini menjadi langkah strategis TNI dalam membangun fondasi pertahanan negara. Terlihat besar karena mutasi dilakukan di tiga matra yaitu angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujar Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Politikus Partai NasDem itu menilai penempatan ratusan perwira TNI dalam jabatan strategis merupakan hal wajar. Sekaligus langkah positif yang dipertimbangkan secara matang.

“Karena penempatan para perwira TNI di posisi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan visi jangka panjang,” ujar Amelia.
 

Baca juga:  300 Pati TNI Dimutasi, Letjen Nugroho Jadi Kepala BSSN

Amelia mengatakan mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI juga menjadi upaya konsolidasi. Khususnya, demi menyesuaikan dengan sejumlah program strategis pemerintah dalam bidang pertahanan.

“Karena ini merupakan langkah Konsolidasi oleh TNI guna menyesuaikan dengan program pemerintah yang sesuai dengan visi dan kebijakan strategis presiden sebagai panglima Tertinggi TNI serta postur pertahanan negara,” ujar Amelia.

TNI, kata dia, memerlukan langkah adaptif dalam merespons situasi global. Terutama berkaitan dengan kondisi dan tantangan keamanan yang dihadapi TNI.

“Karena selain menghadapi dinamika global, persoalan kawasan seperti soal LCS, perbatasan darat & laut serta potensi keamanan lainnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depannya,” kata Amelia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember yang berisi mutasi 300 perwira tinggi (Pati) TNI ke sejumlah penugasan baru. Ratusan perwira TNI yang dimutasi dan dirotasi berasal dari tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Penugasan yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI tersebut meliputi tugas berdinas di internal TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian, dan Universitas Pertahanan.