WNI Masih Diupayakan Evakuasi Keluar Suriah, Sebagian Besar Masuk Secara Ilegal

Jakarta: Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Suriah saat ini. Prioritas menjaga warga negara Indonesia (WNI) menjadi fokus utama saat ini.

Dalam perkembangan terakhir Kemenlu masih memantau adanya serangan Israel ke beberapa titik yang ada di Suria termasuk yang ada di Damaskus. 

Proses transisi juga terus  dipantau, mudah-mudahan kita sangat berhap bahwa proses transisinya berjalan dengan lancar dan saat ini yang diperhatika bahwa fokus terhadap pemindahan administrasi dan layanan umum.

Beberapa layanan umum memang belum berjalan, namun secara umum kondisi keamanan dan juga kondisi kehidupan masyarakat yang ada di Suriah ataupun secara khusus di Damaskus sudah relatif normal. Namun sekali lagi disampaikan bahwa situasi keamanan masih sangat dinamis. Tadi serangan Israel masih terjadi, bahkan Jumat lalu juga sudah terjadi serangan Israel ke beberapa titik yang ada di Damaskus.

“Nah untuk hal tersebut dan mempertimbangkan situasi keamanan yang masih dinamis, Kementerian Luar Negeri dan KBR Damaskus masih tetap mempertahankan status siaga 1 untuk seluruh Israel,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha, di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin 16 Desember 2024. 

“Kemudian terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan, sebagaimana diketahui sesuai dengan rencana kontigensi dan ketika KBRI menetapkan status siaga 1 yang dianggap bahwa situasi itu dapat mengancam keselamatan warga negara kita, maka kita secara aktif melakukan proses evakuasi,” imbuh Judha. 

Judha menambahkan, upaya-upaya yang dilakukan pertama kali  adalah menginapkan, mempersiapkan shelter yang ada di KBRI Damaskus untuk tempat tinggal mereka sementara. Kemudian WNI-WNI itu didata, setelah data-data lengkap -,termasuk menyiapkan dokumen perjalanan kalau mereka sudah kehilangan paspor,- dan kemudian kita gerakan mereka melalui jalan darat dari Damaskus menuju ke Beirut.

“Setelah itu kita inapkan di shelter KBRI Beirut, untuk selanjutnya kita terbangkan dengan menggunakan penerbangan komersial ke Jakarta. Hingga saat ini dapat kami sampaikan sudah ada dua gelombang evakuasi WNI yang sudah kita lakukan, alhamdulillah 65 WNI kita telah tiba di Indonesia. Terdiri dari 47 pekerja migran, 18 yang memang berada di Suriah,” kata Judha.

“Dari sisi gender, 55 perempuan, 10 laki-laki. Dan daerah asal berasal dari 10 provinsi tersebar yang ada di Indonesia. Kemudian langkah berikutnya, kita masih terus mengupayakan proses evakuasi,” imbuh Judha.

“Sampai saat ini tercatat ada 83 warga negara kita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi dan kita sedang mempersiapkan evakuasi gelombang ketiga,” tambah Judha. 

Mengenai proses evakuasi lanjutan untuk 83 WNI ini, Judha berharap bisa melakukannya dalam satu gelombang. Namun untuk proses pelaksanaannya masih terus diupayakan.

Kemenlu RI pun mengimbau kepada masyarakat, terutama warga negara Indonesia yang ada di Suria untuk segera lapor diri. Imbauan ini sudah sejak awal disampaikan, bahkan sebelum Damaskus jatuh.

WNI banyak yang ilegal

Pihak Kemenlu juga sudah lakukan juga pertemuan virtual dengan para WNI yang ada di sana, yang mampu dijangkau untuk bisa menyampaikan kepada para WNI yang lain untuk segera lapor diri. Ini mengingat adanya laporan 1.162 WNI yang disebutkan oleh pihak Suriah.

“Dapat kami sampaikan bahwa angka yang dulu kami sampaikan 1.162 itu adalah angka yang disampaikan oleh imigrasi Suriah. Yang itu tidak lengkap dan tidak update. Oleh karena itu kita terus coba update, ada beberapa yang ternyata sudah pulang, ada yang beberapa dikontak tidak mengangkat dan lain sebagainya,” ungkap Judha.

Pihak Kemenlu mengharapkan agar WNI segera menghubungi hotline KBRI Damaskus. Diketahui mayoritas WNI yang ada di sana Suriah adalah pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor domestik.

“Kami dapat pastikan bahwa seluruh pekerja migran sektor domestik tersebut berangkat tidak sesuai prosedur. Karena Suriah merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik. Jadi datanya tidak ada di instansi yang ada di pusat,” tegas Judha.

“Mungkin mereka juga memiliki akses yang terbatas untuk melakukan laporan diri. Sehingga peran aktif dari keluarga untuk lapor ke hotline Kementerian Luar Negeri itu sangat-sangat diharapkan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi yang ada di Suriah,” pungkas Judha.