Presiden soal Harga BBM Juni: Masih Hitung Kemampuan Fiskal Negara

Jakarta: Pemerintah akan menghitung kemampuan fiskal negara untuk menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Juni 2024.

Seperti diketahui, pemerintah menahan harga BBM tidak berubah sejak 1 Maret 2024.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah mempertimbangkan hajat hidup masyarakat dalam menentukan harga energi tersebut. Hingga saat ini diakuinya belum ada keputusan mengenai harga BBM itu dan masih dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Jokowi usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK, Jakarta, dikutip Selasa, 28 Mei 2024.

Jokowi juga menuturkan, untuk menentukan berapa harga yang bakal ditetapkan harus mengacu pada tren minyak dunia dan kemampuan fiskal negara.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi," ucap dia.

Itu semua, lanjut dia bisa memengaruhi harga BBM.
 

Baca juga:  Pemerintah Berencana Pangkas Subsidi Kompensasi BBM

Tidak ada kenaikan harga listrik dan BBM hingga Juni 2024

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.
 
"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," kata Menko Airlangga beberapa waktu lalu.
 
Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB.
 
Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk Pertamina maupun PLN.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujar Airlangga. 
 
(Rifki Adi Pradana)