Mendagri Dorong Pemda Pakai Wewenang Diskresi untuk Turunkan Pajak Hiburan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempersilakan pengusaha untuk memakai hak mereka mengajukan judicial review atau hak uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), terkait kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen dan maksimal 75 persen.
 
Judicial review alias hak uji materi adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
 
"Tidak apa-apa. Itu kan hak, bagusnya begitu. Kalau ada yang tidak puas, minta judicial review saja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nanti kami akan tanggapi. Karena yang buat undang-undang itu pemerintah dan DPR. Nanti akan ada perwakilan dari pemerintah dan perwakilan dari DPR," kata Tito usai konferensi pers High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
 
Tito pun meminta pemerintah daerah untuk memakai kewenangan diskresinya untuk menurunkan pajak terhadap industri jasa hiburan. Ia memastikan, pemda di Bali telah menerapkan diskresinya, dengan memberikan insentif atas pajak, sehingga total pajak yang dibayarkan di bawah 40 persen.
 
"Di Bali mereka sudah melakukan itu. Saya zoom meeting dengan gubernur, bupati, dan walikota se-Bali. Mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan insentif fiskal berdasarkan pasal 101 UU HKPD, insentifnya berapa, ya yang jelas di bawah 40 persen," kata Tito.
 
Sedangkan, untuk di DKI Jakarta, pemda akan mengumpulkan para pengusaha terlebih dahulu untuk mencari formulasi angka ideal insentifnya, yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
 
"Yang kira-kira win-win. Harga dan nilai yang sesuai UU sebesar 40 persen. Tapi akan bisa diturunkan dengan kebijakan dari pemda," tutur dia.
 
Artinya di dalam pasal 101 UU HKPD, disebutkan pengajuan insentif bisa berasal dari inisiatif pengusaha, tapi juga di dalam poinnya disebutkan dalam rangka mendorong pembangunan program daerah.
 
Dengan begitu, insentif bisa diterapkan langsung dari pemda dengan diskresinya, bisa diajukan pengusaha kepada pemda dengan sejumlah alasan pendukungnya, dan insentif bisa diberikan pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

Baca juga: Luhut Dukung Pengusaha Lakukan Uji Materiil ke MK soal Tarif Pajak Jasa Hiburan
 

Beberapa daerah sudah turunkan pajak hiburan

 
Tito mengatakan, selain Bali, ada beberapa daerah yang sudah menurunkan besaran pajak jasa hiburan, seperti Sumatra Barat, Jawa Barat, dengan kisaran yang bervariasi dari sebelumnya sekitar 75 persen.
 
"Ada yang 40 persen, ada yang 50 persen tapi sebelumnya mereka tinggi kemudian diturunkan. Tapi yang diturunkan sampai ke bawah 40 persen, sementara yang baru saya pantau dari daerah Bali," kata Tito.
 
Dia pun mendorong daerah-daerah lain untuk berkesinambungan bertahap memakai kewenangan diskresinya, untuk menjaga lapangan pekerjaan, dan meringankan kesulitan usaha pascacovid.
 
"Kami mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu pasal 101. Tugas kami mendorong, untuk menggunakan aturan itu, menggunakan kewenangan yang diberikan atas dasar pertimbangan pembangunan daerah boleh diturunkan sampai di bawah 40 persen," kata Tito.