Pj Gubernur Jawa Barat Minta Bawaslu Lebih Tegas

Jabar: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakan aturan lebih tegas. Berbagai pelanggaran pemilu harus ditertibkan.

"Ini ranahnya Bawaslu. Aturan yang ada sudah jelas. Ada SKB 5 menteri dan surat edaran," ujar Bey, Senin, 16 Oktober 2023.

Menurut dia, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, KPU dan Bawaslu terus diperkuat.

Bey juga menyatakan soal aset pemerintah daerah harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Untuk itu, pemda harus membuat aturan tertulis gedung yang boleh dan tidak boleh digunakan.

"Juga perlu ada surat penyataan berkekuatan hukum dari pemohon yang meminjam gedung bahwa tidak ada kampanye," kata Bey.

Pada kesempatan yang sama, Bey meminta ASN agar terus menjaga kenetralan dalam pemilu, baik secara pribadi maupun institusi.

"ASN harus mengerti benar arti netralitas. Selain tidak memihak, ASN harus berani tidak memberi dukungan dan berani menegakkan aturan."

Pemilu serentak akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta legislator yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Sementara 27 November 2024, rakyat akan memilih kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota.