Posisi Wakil Ketua MA Non Yudisial Harus Diisi Figur Berintegritas

Jakarta: Kalangan pengamat dan pakar hukum mendesak agar kursi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non-yudisial diisi oleh seorang hakim agung yang memiliki integritas tinggi dan kemampuan mumpuni. Desakan ini muncul menjelang pemilihan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di tengah upaya MA untuk memulihkan citra dan kinerja.

Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menyatakan bahwa MA di bawah kepemimpinan Prof. Sunarto telah menunjukkan tren perbaikan. Hal ini terlihat dari langkah-langkah pembenahan, terutama pasca-kasus besar seperti makelar kasus dan penemuan uang di rumah mantan orang dalam MA. "Ketua MA saat ini tampak serius dengan rencananya," tutur Effendi.

Namun, ia menyoroti masih adanya masalah dalam praktik, seperti lambatnya penanganan berkas perkara. Effendi menceritakan pengalamannya di mana berkas Peninjauan Kembali (PK) bisa tertahan selama berbulan-bulan.

"Berapa lama sih sebuah berkas harus untuk didistribusikan? Apakah kita mendistribusikannya ke Antartika?" kritiknya. Menurutnya, masalah ini menunjukkan betapa krusialnya peran wakil ketua non-yudisial untuk membenahi sistem.

Senada dengan Effendi, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mewanti-wanti agar calon yang maju tidak memiliki catatan buruk.

Ia berharap hakim-hakim yang namanya pernah disebut dalam kasus hukum, apalagi yang pernah dipanggil KPK, tidak mencalonkan diri.

Komisi Yudisial (KY) telah memberikan nama-nama hakim bermasalah kepada DPR untuk menjadi perhatian dalam pemilihan hakim agung, yang merupakan langkah positif. Namun, Julius merasa aneh jika untuk pemilihan wakil ketua, calon-calon bermasalah masih diberi ruang yang semestinya diberi peringatan.

Kedua pengamat ini sepakat bahwa publik, masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting untuk terus mengawasi proses pemilihan.

"Pasangan gado-gado (ketua baik dan wakil kurang berintegritas) ini cenderung membawa nama buruk dan kinerja busuk bagi MA," kata Julius Ibrani.

Harapan besar kini berada di pundak MA untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa lembaga peradilan tertinggi ini ke arah yang lebih baik.