Resiliensi Ekonomi Indonesia Terjaga Berkat APBN si Instrumen Pengelola Syok

Jakarta: Peran APBN 2023 sangat besar menjadi shock absorber menahan gejolak ketidakpastian perekonomian global dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Buktinya, resiliensi ekonomi Indonesia dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian dunia.
 
"APBN adalah menjadi instrumen yang mengelola berbagai syok. Ada syoknya karena El Nino, entah karena volatilitas harga dunia, atau karena suku bunga, atau karena nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilansir dari laman Kemenkeu, Senin, 6 November 2023.
 
Bendahara Negara itu menjelaskan, peran APBN untuk mengendalikan inflasi ini dilakukan melalui berbagai intervensi. Mulai dari belanja negara APBN, yang langsung berdampak langsung ke masyarakat maupun penanganan isu supply dari ketahanan pangan dan infrastruktur.

Hal ini tercermin dari alokasi APBN 2023 untuk anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk mengendalikan inflasi pangan, anggaran Rp391,7 triliun untuk menurunkan disparitas harga, Rp339,6 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, serta insentif fiskal Rp76,7 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Surplus Rp67,7 Triliun per September 2023

Selain itu guna mengantisipasi ketidakpastian perokonomian global dan dampak El Nino, pemerintah juga menyiapkan beberapa respon kebijakan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi.
 
Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta KPM dengan masing-masing memperoleh 10 kg di Desember dan bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023.

Penguatan UMKM dan sektor perumahan

Respons kebijakan juga diperuntukkan bagi penguatan UMKM dan sektor perumahan. Penguatan UMKM dilakukan dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
 
Sedangkan pada sektor perumahan, melalui pemberian PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar yakni sebesar 100 persen untuk November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP 50 persen untuk Juli hingga Desember 2024, melalui bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selama 14 bulan, juga dukungan untuk mengupgrade rumah sejahtera terpadu yang diperbaiki dengan anggaran Rp20 Juta per rumah.

Selain APBN, Sri Mulyani berharap dukungan yang sama juga diberikan oleh APBD dalam menyerap syok yang ada dengan menjaga kualitas belanja di daerah.

Dominasi belanja pegawai dapat disesuaikan untuk belanja barang dan jasa agar digunakan untuk memperbaiki dan menetralkan dampak syok.
 
"Pengelolaan belanja daerah saya harapkan akan betul-betul berorientasi pada pelayanan publik mencapai dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Dan tentu setiap rupiah yang bapak dan ibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia," jelas Sri Mulyani.