Kenaikan Defisit Anggaran di 2025 Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp616 triliun pada 2025. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pengamat? hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho mengatakan, defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Joko Widodo untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Meskipun berhasil menggerakan ekonomi, namun beban utang yang ditanggung cukup besar.

"Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar Hardjuno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024 telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun. Sebagian besar defisit ini ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp 775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.
 

Baca juga:  IMF Wanti-wanti Ada Peningkatan Risiko Utang Publik Global

Namun ia optimis pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini. Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar dia.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo juga harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif serta menjaga efisiensi belanja negara.

"Saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat. Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," ujarnya.