KPU Jabar Gelar Doa Bersama Demi Kelancaran Pilkada 2024

Bandung: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar doa bersama anak yatim dari berbagai daerah untuk kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Doa bersama dihadri sekitar 200 anak yatim yang berlangsung di Aula KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, mengatakan doa bersama dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pilkada terutama Pilgub Jabar dapat berjalan dengan aman dan sukses. Pasalnya, Jabar merupakan daerah terbanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 35,9 juta pemilih di 27 kabupaten/kota.

"Ya ini bentuk kesadaran kita bahwa sehebat apapun kita sebagai manusia, sebagai penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan kegiatan pemungutan suara besok kalau tidak ada ridho yang maha kuasa maka apalah artinya," kata Hedi usai doa bersama di Aula KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa, 26 November 2024.
 

Baca: Bawaslu Sleman Selidiki Dugaan Politik Uang yang Viral di Medsos

Terlebih diakui Hedi, KPU Jabar telah berupaya keras hingga kini untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 dengan memiliki tanggungjawab DPT terbanyak se-Indonesia. Hal itu pun diakui Hedi menjadi tantangan bagi KPU Jabar, terutama untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

"Kami targetkan (angka partisipasi) naik menjadi 76 persen atau naik 2 persen (dari Pilgub 2018). Kita sudah melakukan berbagai upaya baik untuk sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih kepada mereka lewat berbagai kegiatan," jelas Hedi.

Ia pun mengimbau masyarakat pada hari pencoblosan besok, Rabu, 27 November, agar datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya dengan baik dan bijak. Pasalnya hal itu, lanjut Hedi, akan mempengarungi pembangunan terutama di Jabar dalam melahirkan pemimpin yang amanah.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang telah memperoleh hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya guna menentukan kepala daerah baik itu gubernur bupati dan walikota yang akan terulang 5 tahun mendatang jadi jangan sia-siakan kesempatan ini," ungkapnya.